Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Penyelesaian Konflik Agraria Wajib Jadi Prioritas Jokowi-JK

foto: http://en.wikipedia.org/wiki/Land_reform foto: http://en.wikipedia.org/wiki/Land_reform
Konflik agraria yang merebak adalah tanda utama dari kebutuhan untuk segera dilaksanakannya Pembaruan Agraria, karena konflik yang terjadi selalu disebabkan oleh alasan-alasan ketimpangan pemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria – atau yang disebut ketimpangan struktur agraria. Soal ketimpangan struktur agraria ini, menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan bahkan terus meningkat sepanjang kekuasaan SBY selama sepuluh tahun terakhir.Demikian pernyataan sikap KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria).

Pernyataan sikap yang dirilis melalui portal KPA menyatakan bahwa karakter sengketa dan konflik agrarian yang dimaksud adalah: a) Bersifat kronis, massif dan meluas; berdimensi hukum, sosial, politik dan ekonomi; b) Merupakan konflik agrarian structural, dimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta pengelolaan SDA menjadi penyebab utama; c) Penerbitan ijin-ijin usaha penggunaan tanah dan pengelolaan SDA tidak menghormati keberagaman hukum yang menjadi dasar dari hak tenurial masyarakat; d) Terjadi pelanggaran HAM.

Dalam bidang Kehutanan misalnya, melalui UU 41/1999 tentang Kehutanan, pemerintah telah menunjuk secara sepihak luas kawasan hutan adalah 136,94 juta hektar atau 69 persen wilayah Indonesia. Dari sisi pengusahaan kawasan hutan, terjadi ketimpangan yang sangat besar. Menurut data Kemenhut, luas HTI hingga kini mencapai 9,39 juta hektare dan dikelola oleh 262 unit perusahaan dengan izin hingga 100 tahun. Selain itu, luas HPH di Indonesia 21,49 juta hektar yang dikelola oleh 303 perusahaan HPH saja. Bandingkan dengan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang sampai sekarang hanya seluas  631.628 hektar.

Di bidang perkebunan hal yang sama pun terjadi, sedikitnya  9.4 juta hektar tanah telah diberikan kepada 600 perusahaan perkebunan sawit saja. Tidak berhenti disitu, pengadaan tanah bagi perusahaan pangan juga terus terjadi, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan izin 2 juta hektar tanah di Merauke kepada hanya 41 perusahaan saja melalui proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Selain itu, hal serupa terjadi pada pertambangan, 64,2 juta hektar tanah (33,7% daratan)  telah diberikan izin kepada perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Angka ini belum termasuk luas konsesi pertambangan minyak dan gas. Luasan total lahan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 41,750,107 Ha, Kontrak Karya (KK) total luasan 22,764,619.07 Ha dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) seluas 7,908,807.80 Ha.

Padahal, sedikitnya terdapat 28 juta Rumah Tangga Petani (RTP) yang ada di Indonesia, terdapat  6,1 juta RTP di Pulau Jawa yang tidak memiliki lahan pertanian sama sekali dan 5 juta RTP tak bertanah di luar Jawa. Sedangkan bagi mereka yang memiliki, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar. Jadi dengan kata lain saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani dan 90 juta jiwa adalah petani subsisten.

 

sumber: http://www.kpa.or.id/?p=4641

back to top