Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Sleman-KoPi| Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) mengkritik perlakuan Pemerintah dalam menjawab permasalahan-permasalahan difabel. Lewat Sigab,salah satu OPD di DIY, menyampaikan bahwa pengurusan permasalahan difabel selalu penyelesaian dengan Kementrian Sosial,Kemensos.

"Selama ini kita kalau audiensi dengan kementrian lainnya (seperti Kemenkumham,Kemendikbud,Kemenkes),pasti disuruh larinya ke Kementrian Sosial,jadi mereka (Kementrian ) menganggap kalau persoalan difabel pasti penyelesaiannya dikaitkan lewat Kementrian Sosial,"ujar Ipung,Koordinator Advokasi dan Jaringan Sigab,saat ditemui di Kantor Sigab,Selasa (15/8).

Ia mengatakan kebijakan dan sikap seperti ini tidaklah benar dalam menyikapi permasalahan penyandang Disabilitas. Menurutnya, seharusnya setiap kementrian mengurus semua aspek masalah difabel sesuai lembaganya.

"Semisal masalah kesehatan ya harusnya ke kemenkes, hukum ya kemenkumham, pendidikan ya ke kementrian pendidikan,"ucapnya.

Tak hanya itu,Ipung juga mengimbuhkan pembagian kerja kementrian ini juga membantu memperjelas anggaran dan tanggung jawab pemerintah bagi penyandang disabilitas. Pasalnya ia menemukan bahwa saat ini semua anggaran difabel diurus tunggal oleh Kemensos.

Oleh karenanya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU. No.8 Tahun 2016 saat ini, Ia berharap agar pemerintah mulai melibatkan lintas kementrian dalam mengurus hak penyandang disabilitas.

Tertuang dalam tujuh desakan Sigab poin keenam, Sigab ingin Kemensos hadir sebagai pengkoordinir sebagai tim pemangku kebijakan saat menyusun RPP turunan UU.no.8 Tahun 2016.

"Kami inginnya Kemensos sebagai pengkoordinir atau team stakeholdernya penyusunan RPP ini,"pungkasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top