Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Sleman-KoPi| Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) mengkritik perlakuan Pemerintah dalam menjawab permasalahan-permasalahan difabel. Lewat Sigab,salah satu OPD di DIY, menyampaikan bahwa pengurusan permasalahan difabel selalu penyelesaian dengan Kementrian Sosial,Kemensos.

"Selama ini kita kalau audiensi dengan kementrian lainnya (seperti Kemenkumham,Kemendikbud,Kemenkes),pasti disuruh larinya ke Kementrian Sosial,jadi mereka (Kementrian ) menganggap kalau persoalan difabel pasti penyelesaiannya dikaitkan lewat Kementrian Sosial,"ujar Ipung,Koordinator Advokasi dan Jaringan Sigab,saat ditemui di Kantor Sigab,Selasa (15/8).

Ia mengatakan kebijakan dan sikap seperti ini tidaklah benar dalam menyikapi permasalahan penyandang Disabilitas. Menurutnya, seharusnya setiap kementrian mengurus semua aspek masalah difabel sesuai lembaganya.

"Semisal masalah kesehatan ya harusnya ke kemenkes, hukum ya kemenkumham, pendidikan ya ke kementrian pendidikan,"ucapnya.

Tak hanya itu,Ipung juga mengimbuhkan pembagian kerja kementrian ini juga membantu memperjelas anggaran dan tanggung jawab pemerintah bagi penyandang disabilitas. Pasalnya ia menemukan bahwa saat ini semua anggaran difabel diurus tunggal oleh Kemensos.

Oleh karenanya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU. No.8 Tahun 2016 saat ini, Ia berharap agar pemerintah mulai melibatkan lintas kementrian dalam mengurus hak penyandang disabilitas.

Tertuang dalam tujuh desakan Sigab poin keenam, Sigab ingin Kemensos hadir sebagai pengkoordinir sebagai tim pemangku kebijakan saat menyusun RPP turunan UU.no.8 Tahun 2016.

"Kami inginnya Kemensos sebagai pengkoordinir atau team stakeholdernya penyusunan RPP ini,"pungkasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top