Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Penguatan regulasi konsumsi susu oleh pemerintah sangatlah aneh.

Jogja-KoPi| Pemerintah memiliki rencana untuk mengeluarkan gagasan penguatan regulasi program konsumsi susu demi mencapai perbaikin gizi yang apik bagi Indonesia di waktu mendatang. Namun demikian, arah gagasan dan kebijakan ini dirasa sangat aneh serta hanya menguntungkan satu pihak saja.
 
Dokter Dini Adityarini, dr, SpA, pegiat pendidikan kesehatan anak dan ASI mengatakan bahwa gagasan perbaikan gizi khususnya pada anak dengan memberi susu formula, dirasanya sangat tidak sesuai. Pasalnya, selain pemberian susu formula tidak memberikan manfaat bagi tumbuh kembang balita, pemberian susu ini hanya memberikan keuntungan kepada produsen. 
 
"Regulasi yang dibentuk oleh pemerintah terkait konsumsi susu ini justru tidak berguna. Hal ini justru memberikan keuntungan bagi produsen susu formula. Bahkan mungkin terkesan bahwa regulasi ini dibuat oleh sang produsen. Penguatan regulasi program itu aneh,"ujarnya via sambungan telepon, ditulis Jumat (27/4).
 
Tak hanya itu, gagasan peningkatan konsumsi susu juga dirasa kontra dengan slogan gerakan masyarakat sehat (GERMAS). Isi GERMAS ini salah satunya pemerintah ingin mengoptimalkan pola hidup dan penyediaaan pangan sehat untuk mempercepat perbaikan gizi keluarga Indonesia seperti melalui pemberian ASI ekskluif dilanjutkan hingga 2 tahun atau lebih, asupan makana pendamping (MPASI) yang kuat dan menuju seimbang untuk santapan keluarga. 
 
Tak hanya itu, Resolusi world health assambly (WHA)no 69 tahun 2016 juga telah menyerukan penghentian promosi berlebihan produk pangan untuk bayi usia 0-36 bulan demi menjamin keberlangsungan pemberian ASI hingga 2 tahun atau lebih.

Dokter dini pun menyarankan, langkah yang seharusnya diambil pemerintah saat ini adalah penguatan tenaga medis di rumah sakit serta penyadaran bahwa pentingnya pemberian ASI ketimbang pemberian susu buatan pabrik (formula) kepada balita. 

Dokter dini mengilustrasikan seperti dalam suatu kasus disebuah rumah sakit yang memisahkan bayi baru lahir dengan ibunya lewat berbagai alasan. Ini perlu disadarkan bahwa ini tidak boleh dilakukan karena anak yang baru lahir harus secara alamiah mencari puting ibu untuk mendapatkan ASI-nya. Dikhawatirkan karena ibu tidak bisa mendampingi, ibu tidak memberikan ASI-nya. 

"Nah disitulah muncul kekhawatiran saat dipisah, anak justru diberikan susu formula bukan ASI. Baik itu tenaga kesehatan medis dan Ibu perlu diberikan kesadaran pentingnya ASI dan tidak boleh ada pemberian susu formula pada bayi baru lahir. Bahkan susu formula ini diberikan pada usia balita lanjut, bukan pada usia dini seperti 0-3 tahun," jelasnya.

Kembali, Dokter Dini juga menegaskan jika pihaknya bersama pegiat pendidikan anak dan ASI lainnya tak mempermasalahkan kampanye gizi lainnya seperti telur, beras, dan lainnya. Namun jika berkaitan dengan kampanye susu, hal ini justru menimbulkan kecurigaan kemungkinan kampanye gizi tersebut adalah kedok dari produsen susu formula untuk mempromosikan produknya. 

"Jika Jokowi datang memberikan atau membagikan telur itu tak masalah, namun jika memberikan dan membagikan susu jelas artinya seperti mempromosikan produsennya. Itu menjadi permasalahan bagi kami,"imbuhnya.

Terakhir, ia pun menghimbau bahwa kebijakan pemberian gizi lewat susu sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan. Hal yang paling penting adalah pemenuhan gizi berimbang dan tidak sampai bergantung pada konsumsi susu formula.

back to top