Menu
Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi | Balai Penyel...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi | Gunung Merap...

Prev Next

Pengkhiatan Pendidikan

Pengkhiatan Pendidikan

Pendidikan kita masih saja tersandera oleh beragam pengkhianatan. Pendidikan yang sejatinya digerakkan oleh nilai kemanusiaan kian berjalan tersengal-sengal. Kini, pendidikan tak ubahnya miniatur politik senayan. Tampak menjanjikan di awal. Setelah itu, praktiknya mengecewakan. Bahkan, memuakkan.

Beberapa kasus terkini menunjukkan tanda-tandanya. Di Kupang, NTT, seorang guru honorer dipecat. Gara-gara mempertanyakan honor yang belum terbayar via sms kepada kepala sekolahnya. Kasus terbaru, seorang guru tidak tetap dimejahijaukan oleh seorang menteri. Karena, guru itu mempertanyakan nasibnya melalui pesan singkat yang dikirimnya. Berbagai alasan pemecatan dan tuntutan hukum dikarang-karang ke permukaan.

Apapun alasannya tindakan laknat demikian adalah bentuk arogansi kekuasaan. Bahkan, praktik seperti itu termasuk penyalahgunaan wewenang (power abuse). Karena, prinsip kepemimpinan dalam pendidikan sudah jelas terpampang. Hal itu tampil dalam semboyan Tutwuri handayani. Yakni, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dibelakang memberi dorongan.

Sejak memasuki dunia persekolahan, semboyan itu seringkali diajarkan. Bahkan, diperkuat dengan pembuatan logo Tutwuri handayani. Mulai dari seragam hingga topi sekolah. Dengan kata lain, siapapun yang pernah duduk di bangku sekolah harusnya tak lupa prinsip pendidikan ini.

Tapi, tak semua orang menghayati ajaran Ki Hadjar Dewantoro ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, politik praktis. Politik tidak selamanya buruk. Asalkan dilandasi oleh spirit emansipatoris dan nilai kerakyatan. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah zoon politicon (mahluk berpolitik). Karena terkait dengan manusia, maka politik bertali-temali dengan keadilan.

Analoginya, seperti sejumlah orang yang tersesat di hutan belantara. Sementara, persediaan bekal perjalanan hanya tersisa satu kue untuk dimakan. Maka, politik mengatur tentang pembagian kue ini kepada setiap orang. Di sanalah sosok pemimpin yang adil diperlukan. Supaya, mereka yang dipimpinnya mendapatkan kehidupan yang layak. Maka, sebagai mahluk politik ini tiap pemimpin harus berani menunda kepentingan dirinya.

Masalahnya, budaya politik belakangan ini dibangun atas prinsip transaksi. Hal ini banyak dilakukan oleh sebagian besar partai politik (parpol). Sering terdengar desas-desus adanya mahar politik. Terutama bagi mereka yang ingin maju pilkadal menggunakan parpol pengusungnya.

Akibatnya, mereka yang telah berhasil meraih tampuk kekuasaan berpikir proyek. Agar, modal politik yang dikeluarkan bisa dikembalikan. Bila perlu menguntungkan diri dan kelompoknya. Mereka tak peduli bahwa proyek yang digerogotinya juga proyek pendidikan.

Kedua, budaya teater sesembahan. Di masa kerajaan, teater sesembahan adalah tradisi yang tak bisa dilanggar. Agar, garis batas antara raja dan rakyat jelata semakin tegas. Di masa kolonial, pra kemerdekaan, teater sesembahan ini digunakan untuk menaklukkan pihak terjajahnya. Di kala pasca kemerdekaan, budaya kolonial ini masih tersimpan kuat di alam bawah sadar terjajahnya. Ini tampak dalam sistem birokrasi yang dijalankan dalam sistem pendidikan.

Ketiga, psikologi ketakutan. Psikologi semacam ini pernah diterapkan saat rezim orba (orde baru). Bahkan, media massa yang kritis dibredel habis-habisan. Bukan sekedar bentuk hukuman, tapi menciptakan sinyal ancaman kepada pihak yang berseberangan. Tak heran, masih ada sebagian sisa-sisa didikan orba yang menjalankan lembaga pendidikan. Merekalah, dalam istilah Foucault, disebut pengidap kegilaan.

Dari beragam persoalan pelik di atas, maka diperlukan revolusi pendidikan. Mulai dari mentalitas pengelola pendidikan hingga pemecatan pemimpin yang sewenang-wenang. Ini penting bagi masa depan pendidikan Indonesia. Agar, bangsa ini bisa melangkah cepat. Guna, mengejar ketertinggalannya dari pendidikan negara tetangga. Mari lawan pengkhiatan pendidikan. Mungkinkah ? Tanyalah kepada hatimu kawan.

back to top