Menu
Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi | Balai Penyel...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi | Gunung Merap...

Prev Next

Penghentian pengiriman TKI susahkan pencari kerja

Penghentian pengiriman TKI susahkan pencari kerja
Surabaya – KoPi | Presiden Jokowi berencana melakukan penghentian pengiriman TKI sektor informal, khususnya Pembantu Rumah Tangga (PRT). Pemberhentian ini dilakukan secara bertahap sejak tahun ini dan akan berakhir di 2017. Pemerintah meyakini dengan kebijakan ini tidak menghapus atau menghambat warga negara mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, kebijakan ini untuk membuka akses pekerjaan yang layak dengan nilai tinggi.

Kebijakan Jokowi untuk memberhentikan pengiriman TKI akan menjadi kebijakan yang sangat baik untuk direalisasikan. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah dampak setelah kebijakan tersebut. Salah satunya lapangan pekerjaan di Indonesia.

Menurut Anis Byarwati, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, kebijakan pemerintah tersebut akan menjadi efektif jika pemerintah melakukan 2 hal. “Pertama, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja bagi masayarakat. Kedua, masyarakat harus menggencarkan wirausaha. Pemerintah perlu membantu masyarakat lewat pemberian modal atau pembangunan home industry,” ujarnya saat dihubungi KoPi lewat telepon.

Saat ini kecenderungan masyarakat untuk menjadi TKI disebabkan minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Akibatnya, masyarakat memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Adanya perbedaan budaya di beberapa negara justru menciptakan konflik dalam bentuk kekerasan bagi pekerja migran.

Mayoritas perlakuan diskriminasi oleh majikan kepada TKI terjadi pada kaum perempuan. Menurut Migrant Care, sekitar 70% dari enam juta TKI adalah perempuan. Sehingga kemungkinan terbesar yang paling banyak mendapatkan kekerasan ialah perempuan. | Labibah

back to top