Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pengganti Sultan Hamengkubuwono X mutlak laki-laki

Pengganti Sultan Hamengkubuwono X mutlak laki-laki

Jogjakarta-KoPi| Beberapa waktu yang lalu fraksi DPRD memperdebatkan posisi gubernur dan wakil guberur Jogjakarta dalam Raperdais. Setelah melewati perbincangan yang alot akhirnya enam fraksi setuju untuk mengembalikan pada UU Keistimewaan.

Pengacuan pada UU keistimewaan berdampak pada posisi gubernur Jogjakarta mutlak seorang laki-laki. Menurut Romo Tirun, salah satu kerabat Sultan Hamengkubuwono X, syarat menjadi gubernur sudah pararlel dengan UU keistimewaan.

“Kalau saya ya, sudah berdasarkan ini saja (UU keistimewaan). Sesuai pasal 18 ayat 1C, syaratnya harus bertahta menjadi sultan untuk calon gubernur dan bertahta sebagai adipati Paku Alam untuk wakil gubernur ”, paparnya.

Hal itu semakin dikuatkan dengan pasal 1M bahwa syarat bertahta sebagai HB yang menjadi gubernur wajib menyerahkan daftar riwayat hidup, pendidikan, pekerjaan, saudra kandung istri dan anak.

“Lha kenapa kok istri, lha wong ini (sultannya) laki-laki, kok”, tegas Romo Tirun.

Romo Tirun menegaskan pengganti sultan pastinya seorang laki-laki. “Bukan lagi soal gender, sultannya perempuan. Semua simbol di kraton sejak dahulu untuk menunjuk sultannya laki-laki”. |Winda Efanur FS|

back to top