Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Peneliti : Mayoritas usaha persusuan dikelola secara tradisional

Peneliti : Mayoritas usaha persusuan dikelola secara tradisional

Jogja-KoPi| Peneliti Bidang Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Indonesia dari Fakultas Peternakan (Fapet) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Budi Prasetyo Widyobroto mengungkapkan, bahwa mayoritas atau hingga 90% usaha persusuan di Indonesia masih dikelola secara tradisional.


“Usaha persusuan di Indonesia, 90% merupakan peternakan rakyat dengan ciri-ciri skala kepemilikan ternak rendah dan pengelolaan ternak masih secara tradisional,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya saat diskusi tentang Kontribusi Akademisi Meningkatkan Produk Susu Nasional, di Kampus Fapet UGM, Yogyakarta, Rabu (15/11/2017).

Perkembangan persusuan di Indonesia, jelas Prof Budi dapat dibagi menjadi 3 fase. Pertama, fase perkembangan yang terjadi sebelum tahun 1980. Kedua, fase peningkatan populasi sapi perah periode 1980-1997. Ketiga, fase stagnasi mulai tahun 1997-sekarang.

Persaingan Ketat

Ia menuturkan, pada fase peningkatan populasi sapi perah, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap peternak dengan melakukan impor sapi perah dan juga melakukan proteksi terhadap hasil susu.

“Namun, sejak tahun 1997 perkembangan sapi perah relatif stagnan. Hal itu disebabkan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan tuntutan kebijakan perdagangan bebas sehingga pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri,” terang Prof Budi.

Akibat keputusan itu, lanjutnya, maka produk susu dan efisiensi usaha peternak sapi perah harus mampu bersaing dengan peternak luar negeri, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

“Hal ini merupakan salah satu penyebab keterpurukan usaha sapi perah di Indonesia karena peternak belum mampu bersaing dengan produk susu dan olahannya yang dihasilkan peternak luar negeri,” jelas Prof Budi yang juga Dosen Tetap Fapet UGM Bagian Produksi Ternak.

Meningkat Perlahan

Selanjutnya, ucap Prof Budi, pada tahun 2008 populasi sapi perah di Indonesia sudah mengalami peningkatan meskipun pertumbuhannya masih relatif lambat. Yakni menjadi sebanyak 457.577 ekor dibanding 361.351 ekor pada tahun 2005.

Sementara itu, konsumsi susu segar dan produk olahan susu segar oleh masyarakat Indonesia tahun 2008 sebesar 6,92 kg per kapita per tahun. Sedangkan kontribusi produksi susu dalam negeri tahun 2008 sebesar 646.953 ton, yang hanya mampu memenuhi ±30% kebutuhan nasional, sehingga sisanya 70% dipenuhi dari impor.

Kondisi ini sebenarnya merupakan peluang pasar yang besar bagi usaha sapi perah di Indonesia, akan tetapi karena daya saing peternak sapi perah yang kurang memadai, maka justru mengakibatkan peternak kurang bergairah dan sebagian peternak menutup usaha dan beralih ke profesi lain, papar Prof Budi.

Dukungan Pemerintah

Prof Budi menambahkan, untuk meningkatkan ketersediaan dan ketercukupan pasokan susu di Indonesia, maka peningkatan jumlah sapi perah mutlak perlu diwujudkan. Sehingga dari peningkatan jumlah sapi perah tersebut, berimplikasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas susu di Indonesia.

“Artinya, peluang pasar dari kebutuhan susu bagi masyarakat, seharusnya bisa dipenuhi oleh peternak domestik. Dengan demikian, berimplikasi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan peternak. Karena itu, regulasi dan program yang tepat sebaiknya segera diterbitkan dan dijalankan pemerintah untuk secara langsung dan riil bisa mensejahterakan peternak,” tandas Prof Budi menutup pernyataannya.

back to top