Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Pencemaran Laut Timor harus masuk agenda pertemuan RI-Australia

Pencemaran Laut Timor harus masuk agenda pertemuan RI-Australia

Kupang-KoPi|Kasus Pencemaran laut Timor 2009 yang hingga saat ini diabaikan Pemerintah Australia harus dimasukkan sebagai salah satu isu penting dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan Australia pada tanggal 28 Oktober 2016 di Bali.

Hal ini disampaikan mantan agen imigrasi Australia,Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang,Selasa 24 Oktober menanggapi pernyataan Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemlu RI, Edi Yusup.

Edi mengatakan Indonesia dan Australia terus berkomitmen dalam kerja sama politik dan keamanan, untuk berkontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian di kawasan dan terkait hal ini, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara akan bertemu dalam format two plus two di Bali, 28 Oktober 2016.

Selain keempat poin utama tersebut, kedua negara juga akan membahas keamanan maritim mengenai perkembangan isu Laut China Selatan,serta solusi di Laut Sulu mengenai sandera yang belakangan marak terjadi,tambah Edi.

Menurut Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) ini yang megadvokasi lebih 13.000 petani rumput laut NTT mengajukan gugatan Class Action di Pengadilan Federal Australia bahwa mempererat hubungan bilateral dengan Australia merupakan sesuatu hal penting bagi kedua Negara yang saling berdampingan ini untuk membahas berbagai isu regional di kawasan Asia Pasifik,sebagai masyarakat NTT yang wilayahnya paling dekat ke Australia sangat mendukungnya.

Namun demikian,tambah Tanoni bahwa lebih 100.000 rakyat miskin di NTT yang menderita sengsara akibat dari petaka tumpahan minyak Montara tahun 2009 yang diabaikan Pemerintah Australia dengan melindungi korporasi pencemar Laut Timor PTTEP asal Thailand itu merupakan sebuah perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan harus dimasukkan dalam fokus pembicaraan Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan Australia agar dituntaskan.

"Jika Australia beranggapan bahwa hubungan dengan Indonesia merupakan hal yang sangat penting,maka Australia juga haruslah berlaku benar dan adil dalam hubungan antar kedua bangsa ini dengan saling melengkapi satu dengan lain nya". "Jangan hanya kepentingan Australia saja yang mau diutamakan sementara kepentingan Indonesia dikorbankan seperti yang terjadi selama ini hingga dengan saat ini",ujar peraih tunggal Civil Justice Award 2013 Australian Lawyers Alliance ini.

Sangatlah ironis jika kedua menteri membahas isu maritim hanya mengenai perkembangan di Laut China Selatan,sementara rakyat Indonesia yang terus menderita sengsara lebih 7 tahun ini karena pengabaian Pemerintah Australia tidak dibahas sama sekali.

Apa lagi berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2006,Menteri Luar Negeri Indonesia sebagai anggota Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

Selain kasus pencemaran laut Timor,kami juga mendesak agar isu Perjanjian RI-Australia tahun 1997 haruslah dibatalkan dan dirundingkan kembali secara trilateral bersama Timor Timur.

Ia menegaskan bahwa, kepentingan hubungan Internasional RI-Australia sangat penting,namun demikian kepentingan nasional Bangsa dan Negara Kesatuan RI jauh lebih penting sehingga kepentingan nasional Indonesia yang diabaikan Australia itu yakni Pencemaran Laut Timor 2009 dan Perjanjian RI-Australia 1997 haruslah menjadi fokus utama pembicaraan Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan Australia di Bali pada tanggal 28 Oktober 2016 ini demikian Ferdi Tanon.| Leo

back to top