Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Pencabutan subsidi TDL semakin beratkan masyarakat

Pencabutan subsidi TDL semakin beratkan masyarakat
Surabaya-KoPi| Rencana pemerintah pusat untuk menarik subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk pelanggan 450 watt dan 900 watt ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur. Pasalnya, saat ini nilai tukar rupiah masih melemah sehingga dikhawatirkan akan semakin membebani masyarakat dan menambah angka kemiskinan.
 

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun, Rabu (9/9) mengatakan, rencana pemerintah menaikkan TDL pada tahun 2016 sangatlah tidak tepat. Apalagi saat ini kondisi ekonomi di Indonesia masih terpuruk, yang ditandai tingginya harga sembako dan kebutuhan lainnya. 

"Kondisi ini tentunya diakibatkan tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Harga kebutuhan ikut merangkak naik dan ini seharusnya perlu dipahami oleh pemerintah. Jangan justru membuat kebijakan tanpa melihat kondisi yang ada," katanya.

Menurut Agus, pembiayaan atau pengeluaran untuk masyarakat kecil harus diproteksi, karena masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah harus menindak tegas mereka yang menyalahgunakan subsidi, karena subsidi sudah jelas peruntukanya. Pemerintah memiliki data jelas masyarakat mana saja yang berhak memperoleh subsidi. 

"Yang disubsidi tersebut bukan listriknya, tetapi pelanggannya. Pemerintah harus memahami konsep awal subsidi, yaitu dipergunakan untuk masyarakat kecil," tutur Agus.

Agus menambahkan, pengguna daya 450 watt dan 900 watt tentunya dapat menghemat cadangan listrik negara, karena tidak boros listrik. Daya listrik di rumah mereka tidak akan mampu menggunakan alat elektronik yang menyedot banyak beban listrik. Hal itu berbeda dengan masyarakat menengah ke atas yang memiliki daya 1.300 watt ke atas. Mereka bisa lebih boros menggunakan listrik, karena tidak memiliki batasan.

back to top