Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Pemprov DIY harusnya tidak bisa bangun bandara baru

Pemprov DIY harusnya tidak bisa bangun bandara baru

Jogjakarta-KoPi| Meskipun Majelis Hakim di PTUN DIY memenangkan gugatan warga Temon, Kulonprogo yang tergabung Wahana Tri Tunggal (WTT), pihak Pemprov DIY berniat akan terus membangun bandara baru dan itu mereka berupaya mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Namun, bila ternyata banding mereka kalah lagi di MA, Pemprov DIY sepertinya telah menyiapkan rencana alternatif. Pembangunan bandara baru, mungkin akan dialihkan ke tempat lain seperti wilayah di Gunung Kidul.
Tim Percepatan Pembangunan bandara baru, Haryadi menegaskan pembangunan bandara tetap berjalan dengan wilayah baru selain di Temon, Kulonprogo, jika harus kalah lagi di Mahkamah Agung.

“Bila keputusan MA nantinya sama dengan PTUN DIY, maka harus mencari lokasi lain yang memenuhi syarat untuk pembangunan bandara. Untuk penetapan lokasinya, nanti akan dilakuakan fisibility studi (FS) atau studi kelayakan,” tulis Haryadi melalui pesan singkat.

Sementara pendapat berbeda disampaikan oleh penasehat hukum WTT, Rizky Fatahillah. Rizky menjelaskan pemerintah DIY tidak bisa membangun bandara baru. Pasalnya tidak ada peraturan yang mengamanatkan pembangunan bandara baru di wilayah DIY.

“Prinsipnya sekali lagi, peraturan nasional sampai perundangan RTRW propinsi dan kabupaten itu semua sejalan. Menurut  perundangan adanya pengembangan bandara  Adisucipto dan Adisumarmo. Kalau bandara dipindah di Bantul atau Gunung Kidul bakal sama hasilnya dengan kasus yang di Kulonprogo, karena acuannya tata ruang,” papar Rizky melalui telepon.

Rizky menambahkan sejak awal tahapan perencanaan bandara menyalahi aturan. Sehingga PT. Angkasa Pura 1 tidak bisa melanjutkan proses sosialisasi dan konsultasi publik kepada masyarakat.

“Dulu waktu proses pengadaan tanah harusnya proyek pembangunan bandara oleh PT Aangkasa Pura 1 sudah habis. Sebelum ada yang namanya sosialisasi dan konsultasi publik tentang pemeriksaan wilayah layak atau tidak itu diproses paling awal,” kata Rizky.

Sementara anggota DPRD DIY, Anwar Hamid mengatakan pemerintah bebas membangun bandara di manapun tempatnya asalkan sesuai dengan peraturan yang ada.

“Di manapun itu monggo, tapi prosedurnya sesuai regulasi, dengan tidak terbentur RTRW yang jadi landasan hukumnya,” papar Anwar.

back to top