Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Pemkot Yogyakarta 5 kali “Wajar Tanpa Pengecualian”

Kepala BPK RI DIY Kepala BPK RI DIY

Yogyakarta-KoPi, “Kota Yogyakarta masih seperti tahun sebelumnya sehingga menjadi 5 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” ujar Kepala BPK RI Perwakilan DIY di Gedung BPK saat melaporkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan dari laporan keuangan masing-masing kabupaten/kota di DIY (22/5).

Namun walaupun WTP, Kota Yogyakarta mendapatkan WTP dengan paragraf penjelas, yaitu sebuah catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Yogyakarta. Yang pertama, Kota Yogyakarta belum memasukkan penerimaan dari pengelolaan Eduction Hotel (Edotel) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK N) 4 dan SMK N 6 serta Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dilangsung digunakan sebagai belanja.

Selain itu, masih terdapat asset tetap hasil sensus yang tidak dapat ditemukan fisiknya, belum memasukkan piutang PBB pelimpahan KPP Pratama yang sudah diverifikasi; serta sedang menghadapi gugatan perdata terkait pemutusan kontrak secara sepihak atas kerjasama bangun Guna Serah (BOT).

Kabupaten yang juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian seperti sebelumnya ialah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, namun keduanya juga mendapatkan pragraf penjelas.

Menurut Sunarto, Bantul masih ada dana Alokasi Daerah (ADD) yang belum dipertanggung jawabkan, belum dilakukannya verifikasi Piutang PBB Tahun 1994 sampai 2012 dan belum dilakukannya percocokan data Piutang PBB, serta Aset Tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas.

Kemudian, Sleman belum menandatangani BAST piutang PBB-P2 atas pelimpahan piutang PBB-P2 sebelum tahun 2013 dari Pemerintah Pusat kepada Sleman namun telah menerima pendapatan dari pelimpahan piutang PBB-P2 yang belum diserah terimakan tersebut.

Ia menegaskan agar rekomendasi BPK kepada masing-masing daerah tersebut segera ditindak lanjuti, selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diterima hari ini.

Reporter: Fahrurrazi

back to top