Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Pemkot Yogyakarta 5 kali “Wajar Tanpa Pengecualian”

Kepala BPK RI DIY Kepala BPK RI DIY

Yogyakarta-KoPi, “Kota Yogyakarta masih seperti tahun sebelumnya sehingga menjadi 5 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” ujar Kepala BPK RI Perwakilan DIY di Gedung BPK saat melaporkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan dari laporan keuangan masing-masing kabupaten/kota di DIY (22/5).

Namun walaupun WTP, Kota Yogyakarta mendapatkan WTP dengan paragraf penjelas, yaitu sebuah catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Yogyakarta. Yang pertama, Kota Yogyakarta belum memasukkan penerimaan dari pengelolaan Eduction Hotel (Edotel) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK N) 4 dan SMK N 6 serta Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dilangsung digunakan sebagai belanja.

Selain itu, masih terdapat asset tetap hasil sensus yang tidak dapat ditemukan fisiknya, belum memasukkan piutang PBB pelimpahan KPP Pratama yang sudah diverifikasi; serta sedang menghadapi gugatan perdata terkait pemutusan kontrak secara sepihak atas kerjasama bangun Guna Serah (BOT).

Kabupaten yang juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian seperti sebelumnya ialah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, namun keduanya juga mendapatkan pragraf penjelas.

Menurut Sunarto, Bantul masih ada dana Alokasi Daerah (ADD) yang belum dipertanggung jawabkan, belum dilakukannya verifikasi Piutang PBB Tahun 1994 sampai 2012 dan belum dilakukannya percocokan data Piutang PBB, serta Aset Tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas.

Kemudian, Sleman belum menandatangani BAST piutang PBB-P2 atas pelimpahan piutang PBB-P2 sebelum tahun 2013 dari Pemerintah Pusat kepada Sleman namun telah menerima pendapatan dari pelimpahan piutang PBB-P2 yang belum diserah terimakan tersebut.

Ia menegaskan agar rekomendasi BPK kepada masing-masing daerah tersebut segera ditindak lanjuti, selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diterima hari ini.

Reporter: Fahrurrazi

back to top