Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Pemerintah sudah pro ASI, tapi...

Pemerintah sudah pro ASI, tapi...
Surabaya - KoPi | World Healt Organization (WHO)  telah memberikan regulasi terhadap kebijakan para ibu untuk memberi ASI. Kebijakan yang dikenal sebagai The international code of marketing breastmilk substitutes ini telah ada sejak tahun 1981. Didalamnya terdapat beberapa kode etik mengenai susu formula yang merupakan subtitusi pengganti ASI.

Di dalam kode WHO tersebut, perusahaan susu formula dilarang menampilkan iklan kepada masayarakat. Dilarang memberikan sampel gratis. Staf perusahaan kesehatan dilarang untuk terlibat dalam promosi susus formula kepada para ibu. Dan terakhir, penjelasan mengenai penggunaan susu formula hanya diperbolehkan untuk beberapa ibu yang membutuhkan.

Regulasi ini tidak dijalankan semestinya di Indonesia. Padahal, Indonesia menurut UNICEF merupakan negara yang angka pemberian ASI esklusifnya masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan merebaknya susu formula bagi para anak dibawah enam bulan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah megeluarkan kebijakan-kebijakan yang menghimbau masyarakat untuk memberikan ASI esklusif. Pada UU no 36/2009 tentang kesehatan misalnya, pada pasal 128 ayat dua menyebutkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.  Hal ini dikuatkan dengan PP Nomor 33 Tahun 2012 mengenai program Asi esklusif.

Namun, masih saja banyak perusahaan yang melangar kode etik perdagangan seperti yang WHO telah berikan. Iklan susu formula misalnya, jika dilihat saat ini masih memiliki waktu tayang di televisi. Di beberapa instansi kesehatan, produk susu formula menjadi brand di beberapa sudut ruang. Banner, tempat tisu, atau dibeberapa sudut yang memamerkan produk-produk susu formula.

Sayangnya regulasi yang diberikan pemerintah mengenai kebijakan ASI dan pelarangan susu formula tidak ditetapkan dengan bijaksana. Belum ada sanksi tegas bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan kebijakan international tersebut.

Sehingga tidak ada bentuk sinkronitas antara  kebijakan WHO dengan kebijakan pemerintah di Indonesia. Karena sanksi yang diberikan di Indonesia bersifat nihil, atau tidak ada.

Padahal, jika susus formula musnah dari Indonesia, sama saja dengan menyelamatkan 200.000 bayi setiap tahunnya dari kematian. Sebab, kematian bayi pada umumnya diakibatkan oleh kekurangan gizi dandaya tahan tubuhnya. Hal ini diakibatkan oleh susu formua yang diminumnya tidak mengandung zat-zat yang ada dalam ASI. 

back to top