Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Pemerintah Jatim mulai awasi tambang ilegal

Pemerintah Jatim mulai awasi tambang ilegal
Surabaya- KoPi| Pemerintah akhirnya menaruh perhatian pada maraknya tambang liar di Jawa Timur. Hal itu baru dilakukan setelah kasus pembunuhan Salim Kancil, aktivis anti tambang di Desa Selok Awar-awar, Lumajang.
 

Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur mulai ikut buka suara soal kasus tambang ilegal. Mereka meminta Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk memperketat ijin pertambangan dan membekukan ijin pertambangan yang bermasalah. Komisi D berharap Dinas ESDM dapat bekerjasama dan koordinasi dengan masyarakat ketika mengeluarkan ijin pertambangan perlu melakukan kerjasama.

"Dengan kerjasama ini diharapkan izin pertambangan tidak ada masalah lagi. Jika tidak dilakukan kerjasama di lingkungan dan sosial, kami meminta kepada Dinas ESDM untuk tidak mengeluarkan izin tambang, karena bisa memicu kemarahan masyarakat di kemudian hari," ujar anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Ahmad Hadinuddin.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto, juga meminta Dinas ESDM untuk menginventaris pertambangan yang ada di Jawa Timur. Ia meminta Dinas ESDM dapat bertindak tegas apabila ada pertambangan yang bermasalah dengan warga.

"Kalau ada tambang yang berijin tapi bermasalah dengan warga, sebaiknya ijinnya dibekukan sampai masalahnya tuntas. Apalagi tambang yang tak berijin seperti di Desa Selok Awar-Awar, harusnya dari awal ditutup dengan berkoordinasi dengan pemkab dan aparat Kepolisian," tukas Hemy.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Dewi Putriatmi mengatakan akan mengevaluasi kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-awar. Tambang pasir itu disebut tidak memenuhi persyaratan, seperti Amdal, reklamasi, pajak, dan tidak melaksanakan susunan rencana. Penambangan ilegal itu diperkirakan mulai beroperasi sejak Januari 2014.

Sedianya, PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) memiliki ijin resmi menambang di desa tersebut sejak 2012 hingga 2022. Namun, IMMS tak melakukan penambangan sejak Januari 2014. Sejak pemberlakukan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh ijin penambangan mineral dan batubara hanya dikeluarkan Pemerintahan Provinsi.

Diduga ada oknum yang menyalahi aturan tersebut, salah satunya adalah Kepala Desa Selok Awar-awar, Hariyono. Polda Jatim telah menetapkan Hariyono sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan izin penambangan liar di Desa Selok Awar-awar serta pembunuhan berencana terhadap Salim Kancil.

Sejak tahun 2012, dengan memanfaatkan ijin dari bupati atau kepala daerah serta lemahnya pengawasan dari aparat, puluhan hingga ratusan tambang ilegal bermunculan di Jawa Timur. Meski banyak masyarakat yang memprotes munculnya tambang ilegal tersebut, selama ini tidak banyak tindakan tegas dari pemerintah. Keluhan masyarakat yang disampaikan ke pemerintah pusat seringkali dianggap angin lalu oleh kepala daerah.

back to top