Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pemerintah Jatim mulai awasi tambang ilegal

Pemerintah Jatim mulai awasi tambang ilegal
Surabaya- KoPi| Pemerintah akhirnya menaruh perhatian pada maraknya tambang liar di Jawa Timur. Hal itu baru dilakukan setelah kasus pembunuhan Salim Kancil, aktivis anti tambang di Desa Selok Awar-awar, Lumajang.
 

Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur mulai ikut buka suara soal kasus tambang ilegal. Mereka meminta Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk memperketat ijin pertambangan dan membekukan ijin pertambangan yang bermasalah. Komisi D berharap Dinas ESDM dapat bekerjasama dan koordinasi dengan masyarakat ketika mengeluarkan ijin pertambangan perlu melakukan kerjasama.

"Dengan kerjasama ini diharapkan izin pertambangan tidak ada masalah lagi. Jika tidak dilakukan kerjasama di lingkungan dan sosial, kami meminta kepada Dinas ESDM untuk tidak mengeluarkan izin tambang, karena bisa memicu kemarahan masyarakat di kemudian hari," ujar anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Ahmad Hadinuddin.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto, juga meminta Dinas ESDM untuk menginventaris pertambangan yang ada di Jawa Timur. Ia meminta Dinas ESDM dapat bertindak tegas apabila ada pertambangan yang bermasalah dengan warga.

"Kalau ada tambang yang berijin tapi bermasalah dengan warga, sebaiknya ijinnya dibekukan sampai masalahnya tuntas. Apalagi tambang yang tak berijin seperti di Desa Selok Awar-Awar, harusnya dari awal ditutup dengan berkoordinasi dengan pemkab dan aparat Kepolisian," tukas Hemy.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Dewi Putriatmi mengatakan akan mengevaluasi kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-awar. Tambang pasir itu disebut tidak memenuhi persyaratan, seperti Amdal, reklamasi, pajak, dan tidak melaksanakan susunan rencana. Penambangan ilegal itu diperkirakan mulai beroperasi sejak Januari 2014.

Sedianya, PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) memiliki ijin resmi menambang di desa tersebut sejak 2012 hingga 2022. Namun, IMMS tak melakukan penambangan sejak Januari 2014. Sejak pemberlakukan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh ijin penambangan mineral dan batubara hanya dikeluarkan Pemerintahan Provinsi.

Diduga ada oknum yang menyalahi aturan tersebut, salah satunya adalah Kepala Desa Selok Awar-awar, Hariyono. Polda Jatim telah menetapkan Hariyono sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan izin penambangan liar di Desa Selok Awar-awar serta pembunuhan berencana terhadap Salim Kancil.

Sejak tahun 2012, dengan memanfaatkan ijin dari bupati atau kepala daerah serta lemahnya pengawasan dari aparat, puluhan hingga ratusan tambang ilegal bermunculan di Jawa Timur. Meski banyak masyarakat yang memprotes munculnya tambang ilegal tersebut, selama ini tidak banyak tindakan tegas dari pemerintah. Keluhan masyarakat yang disampaikan ke pemerintah pusat seringkali dianggap angin lalu oleh kepala daerah.

back to top