Menu
Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Prev Next

Pemerintah Jatim mulai awasi tambang ilegal

Pemerintah Jatim mulai awasi tambang ilegal
Surabaya- KoPi| Pemerintah akhirnya menaruh perhatian pada maraknya tambang liar di Jawa Timur. Hal itu baru dilakukan setelah kasus pembunuhan Salim Kancil, aktivis anti tambang di Desa Selok Awar-awar, Lumajang.
 

Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur mulai ikut buka suara soal kasus tambang ilegal. Mereka meminta Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk memperketat ijin pertambangan dan membekukan ijin pertambangan yang bermasalah. Komisi D berharap Dinas ESDM dapat bekerjasama dan koordinasi dengan masyarakat ketika mengeluarkan ijin pertambangan perlu melakukan kerjasama.

"Dengan kerjasama ini diharapkan izin pertambangan tidak ada masalah lagi. Jika tidak dilakukan kerjasama di lingkungan dan sosial, kami meminta kepada Dinas ESDM untuk tidak mengeluarkan izin tambang, karena bisa memicu kemarahan masyarakat di kemudian hari," ujar anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Ahmad Hadinuddin.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto, juga meminta Dinas ESDM untuk menginventaris pertambangan yang ada di Jawa Timur. Ia meminta Dinas ESDM dapat bertindak tegas apabila ada pertambangan yang bermasalah dengan warga.

"Kalau ada tambang yang berijin tapi bermasalah dengan warga, sebaiknya ijinnya dibekukan sampai masalahnya tuntas. Apalagi tambang yang tak berijin seperti di Desa Selok Awar-Awar, harusnya dari awal ditutup dengan berkoordinasi dengan pemkab dan aparat Kepolisian," tukas Hemy.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Dewi Putriatmi mengatakan akan mengevaluasi kegiatan penambangan pasir di Desa Selok Awar-awar. Tambang pasir itu disebut tidak memenuhi persyaratan, seperti Amdal, reklamasi, pajak, dan tidak melaksanakan susunan rencana. Penambangan ilegal itu diperkirakan mulai beroperasi sejak Januari 2014.

Sedianya, PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) memiliki ijin resmi menambang di desa tersebut sejak 2012 hingga 2022. Namun, IMMS tak melakukan penambangan sejak Januari 2014. Sejak pemberlakukan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh ijin penambangan mineral dan batubara hanya dikeluarkan Pemerintahan Provinsi.

Diduga ada oknum yang menyalahi aturan tersebut, salah satunya adalah Kepala Desa Selok Awar-awar, Hariyono. Polda Jatim telah menetapkan Hariyono sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan izin penambangan liar di Desa Selok Awar-awar serta pembunuhan berencana terhadap Salim Kancil.

Sejak tahun 2012, dengan memanfaatkan ijin dari bupati atau kepala daerah serta lemahnya pengawasan dari aparat, puluhan hingga ratusan tambang ilegal bermunculan di Jawa Timur. Meski banyak masyarakat yang memprotes munculnya tambang ilegal tersebut, selama ini tidak banyak tindakan tegas dari pemerintah. Keluhan masyarakat yang disampaikan ke pemerintah pusat seringkali dianggap angin lalu oleh kepala daerah.

back to top