Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Pemerintah DIY berupaya ciptakan tata kelola pertambangan yang baik

Pemerintah DIY berupaya ciptakan tata kelola pertambangan yang baik

Jogja-KoPiPemerintah Provinsi DIY berupaya menciptakan tata kelola pertambangan yang baik di Yogyakarta dengan melakukan pengaturan perizinan, pembuatan sistem layanan informasi pertambangan terintegrasi, penetapan harga patokan mineral dan pengawasan serta pengendalian perizinan pertambangan oleh UPT di masing-masing kabupaten/kota.

Pengaturan perizinan pertambangan ini berbentuk izin pertambangan rakyat (IPR) untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Izin Usaha Pertambangan sendiri berbentuk IUP Mineral, IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan IUP izin khusus untuk Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan, IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan, IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, IUP Operasi Produksi Khusus Pemurnian dan Pengolahan. Dengan wilayah pertambangan di luar wilayah cagar budaya.

“Tidak diperbolehkan terdapat tambang di wilayah cagar budaya,” jelas Edi Indrajaya, Kabid SDM DIY.

Sedangkan Pembuatan sistem layanan informasi pertambangan terintegrasi bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pertambangan yang efektif, dengan adanya sistem pelaporan dan pengawasan yang dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tidak pidana korupsi.

Menurut Edi Indrajaya, salah satu kunci pengawasan pertambangan adalah aliran informasi berkait dengan perpindahan barang hasil tambang menuju pasar. Selain itu juga penerbitan ijin pertambangan harus disertai penetapan jalur angkut hasil tambang keluar area pertambangan, dan setiap jalur keluar pengangkutan dipasang CCTV yang terpantau melalui pusat monitoring di monitoring room.

Monitoring room berguna sebagai pusat pengawasan aktifitas pertambangan, sehingga pengguna dapat mengetahu kondisi riil di lapangan melalui CCTV berjaringan jarak jauh serta berfungsi sebagai pusat data informasi layanan dan pengawasan pertambangan. Layanan pemantauan untuk publik juga akan dilakukan dengan menggunakan teknologi streaming via internet yang memungkinkan publik ikut dalam mengawasi aktifitas pertambangan secara riil.

Kemudian, penetapan harga patokan mineral dilakukan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permen ESDM 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara.

Harga patokan mineral bukan logam dan batuan wajib digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP Operasi Produksi dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan. Penetapan pajak dihitung berdasarkan harga mineral bukan logam dan batuan apabila lebih tinggi dari pada harga patokan, sedangkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.

Dalam upaya menciptakan tata kelola pertambangan yang baik, Pemda DIY membentuk 4 (empat) UPTD dengan tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian kegiatan ESDM sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan. |Frenda Yentin|Winda Efa Nur|

back to top