Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Pemerintah DIY berupaya ciptakan tata kelola pertambangan yang baik

Pemerintah DIY berupaya ciptakan tata kelola pertambangan yang baik

Jogja-KoPiPemerintah Provinsi DIY berupaya menciptakan tata kelola pertambangan yang baik di Yogyakarta dengan melakukan pengaturan perizinan, pembuatan sistem layanan informasi pertambangan terintegrasi, penetapan harga patokan mineral dan pengawasan serta pengendalian perizinan pertambangan oleh UPT di masing-masing kabupaten/kota.

Pengaturan perizinan pertambangan ini berbentuk izin pertambangan rakyat (IPR) untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Izin Usaha Pertambangan sendiri berbentuk IUP Mineral, IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan IUP izin khusus untuk Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan, IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan, IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan, IUP Operasi Produksi Khusus Pemurnian dan Pengolahan. Dengan wilayah pertambangan di luar wilayah cagar budaya.

“Tidak diperbolehkan terdapat tambang di wilayah cagar budaya,” jelas Edi Indrajaya, Kabid SDM DIY.

Sedangkan Pembuatan sistem layanan informasi pertambangan terintegrasi bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pertambangan yang efektif, dengan adanya sistem pelaporan dan pengawasan yang dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tidak pidana korupsi.

Menurut Edi Indrajaya, salah satu kunci pengawasan pertambangan adalah aliran informasi berkait dengan perpindahan barang hasil tambang menuju pasar. Selain itu juga penerbitan ijin pertambangan harus disertai penetapan jalur angkut hasil tambang keluar area pertambangan, dan setiap jalur keluar pengangkutan dipasang CCTV yang terpantau melalui pusat monitoring di monitoring room.

Monitoring room berguna sebagai pusat pengawasan aktifitas pertambangan, sehingga pengguna dapat mengetahu kondisi riil di lapangan melalui CCTV berjaringan jarak jauh serta berfungsi sebagai pusat data informasi layanan dan pengawasan pertambangan. Layanan pemantauan untuk publik juga akan dilakukan dengan menggunakan teknologi streaming via internet yang memungkinkan publik ikut dalam mengawasi aktifitas pertambangan secara riil.

Kemudian, penetapan harga patokan mineral dilakukan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permen ESDM 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara.

Harga patokan mineral bukan logam dan batuan wajib digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP Operasi Produksi dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan. Penetapan pajak dihitung berdasarkan harga mineral bukan logam dan batuan apabila lebih tinggi dari pada harga patokan, sedangkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.

Dalam upaya menciptakan tata kelola pertambangan yang baik, Pemda DIY membentuk 4 (empat) UPTD dengan tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian kegiatan ESDM sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan. |Frenda Yentin|Winda Efa Nur|

back to top