Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pemerintah dinilai tidak serius megelola sumber air

Pemerintah dinilai tidak serius megelola sumber air
Sleman-KoPi|Ketua Ground Water Working Group (GWWA) Dr. Ir. Heru Hendrayana mengungkapkan rasa gelisahnya terkait pengelolaan air bawah tanah oleh Pemerintah.  Menurutnya, pemerintah cenderung sangat  terfokus pada pengelolaan bidang air permukaan di Indonesia.
 
Hal ini ditunjukkan dengan penunjukkan kepala pengelola yang berbeda pada bidang air permukaan dan air tanah.
 
"Indonesia ini yang mengatur air pemukaan memiliki jabatan Direktur Jenderal sementara kalau air tanah hanya Kepala bidang, tentu saja ini tidak seimbang,"ujarnya saat Jumpa Pers di Grha Sabha Pramana UGM,Rabu (13/9)
 
Heru melanjutkan,perlakuan tak adil Pemerintah pada air tanah dari tak hanya berhenti pada jabatan saja. Dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), Pemerintah acap kali mengeluarkan banyak PP yang mengatur air pemukaan sungai,danau ,dll. 
 
Namun PP untuk air tanah ,pemerintah hanya mengeluarkan satu PP  yaitu PP no.43 tahun 2008 tentang air tanah.
 
Melihat hal ini pun,ia mengimbuhkan kepada pemerintah untuk melihat kembali potensi dan pemanfaatan dari sumber daya air tanah yang cukup besar dibandingkan air permukaan. Air tanah ini memiliki potensi pemanfaatan untuk kebutuhan sehari dan lain-lain hingga 90%,sementara air permukaan hanya 10%. 
 
"Potensi air tanah kita itu sangat besar ,namun banyak orang tidak melihat hal itu,sehingga mereka (orang-orang ) dan celakanya permerintah melihat potensi air permukaan saja,"ucapnya.
 
Dalam merespon Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air ( RUU SDA) yang saat ini dibahas oleh DPR dan Pemerintah, ia berharap agar air tanah ini menjadi topik penting dalam pembahasan RUU. Pasalnya ia ingin kedepannya agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan pada pengelolaan air tanah dan air permukaan seperti yang terjadi selama ini
 
"Kita ingin pengaturan antara air tanah dan air permukaan itu sinergi dan berimbang baik itu dalam prinsip penggunaan Hak atas air ataupun dalam pemanfaatan menjadi usaha,"tandasnya| Syidiq Syaiful Ardli
 
back to top