Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Pemerintah dinilai tidak serius megelola sumber air

Pemerintah dinilai tidak serius megelola sumber air
Sleman-KoPi|Ketua Ground Water Working Group (GWWA) Dr. Ir. Heru Hendrayana mengungkapkan rasa gelisahnya terkait pengelolaan air bawah tanah oleh Pemerintah.  Menurutnya, pemerintah cenderung sangat  terfokus pada pengelolaan bidang air permukaan di Indonesia.
 
Hal ini ditunjukkan dengan penunjukkan kepala pengelola yang berbeda pada bidang air permukaan dan air tanah.
 
"Indonesia ini yang mengatur air pemukaan memiliki jabatan Direktur Jenderal sementara kalau air tanah hanya Kepala bidang, tentu saja ini tidak seimbang,"ujarnya saat Jumpa Pers di Grha Sabha Pramana UGM,Rabu (13/9)
 
Heru melanjutkan,perlakuan tak adil Pemerintah pada air tanah dari tak hanya berhenti pada jabatan saja. Dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), Pemerintah acap kali mengeluarkan banyak PP yang mengatur air pemukaan sungai,danau ,dll. 
 
Namun PP untuk air tanah ,pemerintah hanya mengeluarkan satu PP  yaitu PP no.43 tahun 2008 tentang air tanah.
 
Melihat hal ini pun,ia mengimbuhkan kepada pemerintah untuk melihat kembali potensi dan pemanfaatan dari sumber daya air tanah yang cukup besar dibandingkan air permukaan. Air tanah ini memiliki potensi pemanfaatan untuk kebutuhan sehari dan lain-lain hingga 90%,sementara air permukaan hanya 10%. 
 
"Potensi air tanah kita itu sangat besar ,namun banyak orang tidak melihat hal itu,sehingga mereka (orang-orang ) dan celakanya permerintah melihat potensi air permukaan saja,"ucapnya.
 
Dalam merespon Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air ( RUU SDA) yang saat ini dibahas oleh DPR dan Pemerintah, ia berharap agar air tanah ini menjadi topik penting dalam pembahasan RUU. Pasalnya ia ingin kedepannya agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan pada pengelolaan air tanah dan air permukaan seperti yang terjadi selama ini
 
"Kita ingin pengaturan antara air tanah dan air permukaan itu sinergi dan berimbang baik itu dalam prinsip penggunaan Hak atas air ataupun dalam pemanfaatan menjadi usaha,"tandasnya| Syidiq Syaiful Ardli
 
back to top