Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Pemerintah dinilai tidak serius megelola sumber air

Pemerintah dinilai tidak serius megelola sumber air
Sleman-KoPi|Ketua Ground Water Working Group (GWWA) Dr. Ir. Heru Hendrayana mengungkapkan rasa gelisahnya terkait pengelolaan air bawah tanah oleh Pemerintah.  Menurutnya, pemerintah cenderung sangat  terfokus pada pengelolaan bidang air permukaan di Indonesia.
 
Hal ini ditunjukkan dengan penunjukkan kepala pengelola yang berbeda pada bidang air permukaan dan air tanah.
 
"Indonesia ini yang mengatur air pemukaan memiliki jabatan Direktur Jenderal sementara kalau air tanah hanya Kepala bidang, tentu saja ini tidak seimbang,"ujarnya saat Jumpa Pers di Grha Sabha Pramana UGM,Rabu (13/9)
 
Heru melanjutkan,perlakuan tak adil Pemerintah pada air tanah dari tak hanya berhenti pada jabatan saja. Dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), Pemerintah acap kali mengeluarkan banyak PP yang mengatur air pemukaan sungai,danau ,dll. 
 
Namun PP untuk air tanah ,pemerintah hanya mengeluarkan satu PP  yaitu PP no.43 tahun 2008 tentang air tanah.
 
Melihat hal ini pun,ia mengimbuhkan kepada pemerintah untuk melihat kembali potensi dan pemanfaatan dari sumber daya air tanah yang cukup besar dibandingkan air permukaan. Air tanah ini memiliki potensi pemanfaatan untuk kebutuhan sehari dan lain-lain hingga 90%,sementara air permukaan hanya 10%. 
 
"Potensi air tanah kita itu sangat besar ,namun banyak orang tidak melihat hal itu,sehingga mereka (orang-orang ) dan celakanya permerintah melihat potensi air permukaan saja,"ucapnya.
 
Dalam merespon Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air ( RUU SDA) yang saat ini dibahas oleh DPR dan Pemerintah, ia berharap agar air tanah ini menjadi topik penting dalam pembahasan RUU. Pasalnya ia ingin kedepannya agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan pada pengelolaan air tanah dan air permukaan seperti yang terjadi selama ini
 
"Kita ingin pengaturan antara air tanah dan air permukaan itu sinergi dan berimbang baik itu dalam prinsip penggunaan Hak atas air ataupun dalam pemanfaatan menjadi usaha,"tandasnya| Syidiq Syaiful Ardli
 
back to top