Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Pemda di Indonesia bakal digugat petani, bila...

Photo by Nundang Rundagi Photo by Nundang Rundagi

Undang-Undang Perlindungan Lahan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan)No 13 Th 2013 yang diharapkan menjadi pelindung petani bakal kembali sekedar harapan. Hingga detik ini tak satu pun Pemda di Indonesia membuat Perda seperti amanat undang-undang. 

KoPi| Kabar ini awalnya disuarakan Indonesian Human Rights Committee for Social (IHCS) melalui Dewan Pertimbangannya, Gunawan. IHCS melihat ada ketidakseriusan Pemerintah dan Pemda merealisasikan UU Perlintan dan Petani 2013. (baca: IHCS kritisi macetnya UUPerlintan No 19 2013)

"Sudah dua tahun sejak Juli 2013 UU ini disahkan, tetapi tidak ada kabar dari Pemerintah dan Pemda segera merealisasikan hingga detik ini," katanya melalui BBM. 

Ketika koranopini melakukan verifikasi, beberapa daerah seperti Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo dan Magelang ditemukan fakta pihak Pemda dan DPRD mengaku tidak pernah mendengar undang-undang ini.

Wakil Ketua DPRD Magelang, Yogyo dari fraksi PKB, misalnya malah merasa bingung dan asing dengan undang-undang ini.

 “Saya belum mengetahui item-item apa saja yang penting di urus dalam undang-undang ini. Kalau soal pertanian di Magelang yang diperjuangkan tentang pengeringan tanah. Kami mendesak agar syarat pengeringan tanah dipersulit hingga kementrian di atas."

Pihak Pemda Magelang yang diwakili Dinas pertanian pun setali dua uang dengan tanggapan pihak DPRD.

“Saya kira undang-undang itu sudah ada, tapi mungkin karena kesibukan saya belum membacanya. Jika undang-undang itu soal tanah dan kesejahteraan petani, di Magelang kami sudah banyak program”, kata Wijayanti, Kepala Dinas Pertanian Magelang.

Agak berbeda dengan kedua narsum di atas, Kasubag Peraturan dan Perundang-undangan Magelang, menyebut ketidaktahuan dan belum merealisasikan undang-undang tersebut dalam bentuk perda dengan alasan prioritas.

“Kita tidak bisa menampung semua peraturan, paling banyak hanya empat peraturan yang kami genjot. Nah, untuk produk hukum tentang pertanian termasuk perdanya belum ada di sini (Magelang)”, tutur Pujining. 

DPRD komisi B DIY mengatakan dirinya belum mengetahui adanya UU Pelintan No 19 Tahun 2013 ini.

Yogyakarta

“Saya baru mendengar Undang-undang ini, tapi saya akan mempelajari. Saya kira dari pemerintah belum ditelaah secara baik. Tetapi kalau sudah undang-undang dan ada Perda pasti sudah dipegang sama pansus. Pansus tidak mungkin mengabaikan kesejahteraan petani. Kemungkinan isi undang-undang itu belum dijabarkan dalam lebih lanjut”, kata Janu Asmadi, Ketua Komisi B DIY.

Januasmadi menambahkan ketidaktahuan DPRD Komisi B mengenai undang-undang itu karena perangkat komisi B baru, “Kami di sini baru, koordinasi dengan dinas pertanian juga baru-baru kemarin”, tuturnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kasi bidang tanaman pangan Dinas Pertanian DIY, Jarot, belum mendalami tentang undang-undang Perlintan No. 19 tahun 2013 ini.

“Saya belum mengetahui adanya undang-undang ini, tapi kami berterima kasih ini masukan buat kami. Selanjutnya akan kami tindak lanjuti dengan pimpinan dilakukan sosialisasi”, jelasnya.

Menanggapi hal itu, Gunawan (IHCS) mengatakan sudah menyangka bakal seperti itu. Menurut Gunawan prinsip hukum setelah diundangkan semua dianggap tahu.

"Memang biasanya selama setahun setelah diundangkan ada sosialisasi, tetapi bila ada pemda meski belum ada sosialisasi tapi tidak melaksanakan UU Perlintan bisa digugat perbuatan melawan hukum oleh penguasa." kata Gunawan.

Pernyataan Gunawan dikuatkan oleh pakar hukum tata Negara UGM Andi Sandi, TT. SH. WM. Menurut Andi Sandi, Bahkan satu petani pun bisa menggugat bila pihak pemerintah dan pemda tidak melaksanakan amanat undang-undang. (baca: Satu petani bisa kok gugat pemerintah)

 

 

 

back to top