Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Pekerja asing di Jatim harus kuasai bahasa lokal

Pekerja asing di Jatim harus kuasai bahasa lokal
Surabaya-KoPi| Menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, DPRD Jawa Timur menegaskan perlunya pembatasan untuk pekerja asing dan investor yang masuk Indonesia. Pekerja asing dan investor asing yang datang di Jawa Timur harus bisa berbahasa Indonesia dan bahasa lokal di Jatim.
 

"Meskipun pemerintah pusat memperbolehkan pekerja asing yang datang ke Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi di Jatim pemerintah provinsi harus memprotek tenaga asing yang datang dengan mewajibkan pekerja Asing bisa berbahasa Indonesia atau bahasa lokal," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da'im di DPRD Jatim, Kamis (10/9).

Menurut Suli, pewajiban untuk menguasai bahasa lokal tidak bertentangan dengan kaidah perdagangan bebas yang telah dikeluarkan oleh World Trade Organization (WTO). "Pewajiban ini nanti juga untuk melindungi tenaga kerja asli Indonesia," ujarnya.

Kewajiban pekerja asing untuk bisa berbahas lokal ini nanti juga akan dimasukan dalam salah satu materi Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang perlindungan tenaga kerja di Jatim. Raperda tersebut sedang dibahas oleh pihak stakeholder terkait dengan Pemerintah Provinsi Jatim dan DPRD. 

"Disnakertransduk Jatim sepakat melakukan pembahasan dengan komisi E, dan Insya Allah Perda ini akan selesai pada Desember mendatang,” ujar politisi asal Fraksi PAN Jatim ini.

back to top