Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Pansus tambang Jatim akan panggil Gubernur terkait kasus tambang Lumajang

Pansus tambang Jatim akan panggil Gubernur terkait kasus tambang Lumajang
Surabaya-KoPi| Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Jawa Timur mengumumkan hasil kunjungan mereka di Lumajang beberapa hari lalu. Menurut Pansus, proses perijinan tambang di Desa Selok Awar-awar, Lumajang, telah melanggar hukum dan tidak sesuai prosedur yang benar.
 

"Tambang di Desa Selok Awar-awar ini tidak memiliki ijin. Proses perijinannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu pengelola tambang tidak melakukan analisa amdal dan dampak sosial," ungkap Ketua Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Jawa Timur Ahmad Hadinuddin di Surabaya (26/11).

Kasus tambang di Lumajang tersebut telah merenggut nyawa seorang aktivis anti-tambang, Salim Kancil. Polisi telah menetapkan 19 tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Kepala Desa Selok Awar-awar yang menjadi otak di balik pembunuhan Salim Kancil.

Ahmad mengatakan kasus seperti di Lumajang tidak perlu terjadi lagi. Karena itu sebelum mengeluarkan ijin pertambangan, pihak Dinas ESDM dan Bupati/Walikota di Jatim harus melakukan kajian mendalam terkait dampak amdal dan dampak sosial. Agar hasilnya lebih transparan dan independen, pihak terkait harus bermitra perguruan Tinggi dan pihak swasta.

Pansus Pertambangan juga berencana akan memanggil Gubernur Jawa Timur mengenai tambang-tambang bermasalah lain di Jatim. Pansus menyatakan kecewa dengan penjelasan Dinas ESDM tentang masalah ijin pertambangan besar.

Untuk memetakan permasalahan tambang di Jatim, Pansus juga akan memanggil kepala daerah di 38 kabupaten/kota di Jatim. Pansus berupaya menggali informasi berapa jumlah pertambangan di Jatim yang saat ini, baik yang ilegal maupun legal, serta penangannya.

"Pemanggilan ini untuk menyelesaikan masalah agar tambang di Jatim dapat tertata dengan baik. Selain itu agar masyarakat di daerah pertambangan juga diuntungkan," jelas Ahmad.

back to top