Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Pansus Pelindo II diminta tinjau kembali kontrak Pelindo II

Pansus Pelindo II diminta tinjau kembali kontrak Pelindo II
Surabaya-KoPi| Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Airlangga Prof. Djoko Mursinto mengatakan bahwa Pelindo lupa statusnya sebagai BUMN Persero. Kasus Pelindo II yang melibatkan Dirut Pelindo II RJ Lino terjadi karena keputusan tidak melibatkan rapat umum pemegang saham (RUPS).
 

Hal itu diungkapkan Prof. Djoko dalam dengar pendapat antara Pansus Angket Pelindo II DPR RI dengan Universitas Airlangga. "BUMN itu sudah berbentuk PT, jadi penetapan keputusan ada di RUPS. RUPS setuju ya jalan. Syukur kalo ingat ada RUPS. Di Indonesia, banyak komisaris BUMN itu tidak dilibatkan, tidak ada kerja jelas, dan hanya terima honor saja," tukas Prof. Djoko (1/2).

Guru Besar Hukum Kontrak Unair Prof. Sogar Simamora mengingatkan agar Pansus Pelindo II untuk melihat kembali dasar hukum pendirian Pelindo II. Berdasarkan UU BUMN, Pelindo didirikan sebagai BUMN yang bertujuan profit. Tapi di luar itu ada juga dasar hukum Peraturan Pemerintah soal pendirian Pelindo II.

"Cermati perjanjian Pelindo II dengan otoritas kepelabuhanan. Hak pelindo II adalah untuk jalankan kepelabuhanan berdasar konsensi. Biang pelanggaran kontrak biasanya ada pada saat kontrak dibuat, atau waktu perpanjangan, seperti kasus Freeport. Banyak KKN waktu pembuatan kontrak," tukas Prof. Sogar.

Meski demikian, bukan berarti Pelindo bisa bebas mengabaikan kemakmuran rakyat. Ahli Hukum Lingkungan Unair Suparto Wijoyo mengatakan Pelindo bukan sembarang Perseroan Terbatas, karena Pelindo menggunakan aset negara dan pemegang saham terbesarnya adalah negara. 

"Karena itu orientasi utama Pelindo sebenarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, apakah kemakmuran rakyat sudah terpenuhi? Dan rakyat mana yang sudah terpenuhi kemakmurannya," ujar Suparto.

Menurutnya, Pelindo tidak bisa menggunakan alasan efisiensi sehingga mengorbankan kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat hrs jd perhatian utama, karena berdasarkan pasal 33 UUD 1945, kemakmuran negara digunakan untuk segenap rakyat, bukan secuil rakyat.

Karena itu, sistem konsensi Pelindo harus direvisi, sehingga pengelolaan pelabuhan kembali ke negara. Selain itu, tatanan soal pelabuhanan atau kepabeanan juga harus ditata ulang.

Pelabuhan sbg pintu masuk jarang dan pergerakan ekonomi, dilirik investor Arab Saudi

Ketua Pansus Pelindo II Teguh Juwarno menyatakan selama ini Pansus dianggap bermuatan politis. Namun setelah Dirut Pelindo II RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, baru mulai ada dukungan terhadap Pansus. Teguh berharap Pansus dapat berdialog lebih intensif dengan Universitas Airlangga sebagai penjaga moralitas.

back to top