Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Pakar ekonomi desak pansus Pelindo gagalkan kontrak JICT

Pakar ekonomi desak pansus Pelindo gagalkan kontrak JICT

Jogjakarta-KoPi| Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Fahmy Radhi mendesak pansus DPR untuk membatalkan perpanjangan kontrak antara PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchison Port Holding (HPH), Hongkong. Pasalnya, PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) (Persero) telah menyalahi peraturan kontrak, dengan memperpanjang lebih cepat yakni tahun 2014 dari perjanjian semula pada tahun 2019.

Bahkan secara tegas, Fahmy menjelaskan agar pengurusan Pelindo diserahkan kembali kepada pemerintahan Indonesia. "Pelindo II merupakan aset strategis dari sumber daya alamnya, manfaatnya sesuai pasal 33 UUD 1945 harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran negara, bukan kemakmuran pemilik modal yang dikuasai perusahaan asing," papar Fahmy Radhi saat seminar ‘Carut Marut JICT Pelindo II di UGM tanggal 4 November 2015.

Selain melanggar konstitusi UUD 1945, Pelindo II secara jelas mengurangi pendapatan negara. Pasalnya hadirnya Pelindo adalah manisfestasi dari BUMN dimana BUMN badan usaha milik negara tidak bisa berbisnis.

"Keuntungan Pelindo II setahun minimal 30 juta USD per tahun, itu dibagi dengan perusahaan lainnya. Ini mengurangi pendapatan negara," tambah Fahmy.

Secara jauh Fahmy mencium kejanggalan dari perpanjangan kontrak JICT Pelindo II. Keanehan harga jual 250 USD lebih rendah dari harga jual 15 tahun yang lalu. Padahal seharusnya dengan bergantinya tahun nilainya meningkat. "Ini kok nilainya turun, ini aneh, apa di balik keanehan tadi." |Winda Efanur FS|

back to top