Menu
Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Prev Next

Pakar ekonomi desak pansus Pelindo gagalkan kontrak JICT

Pakar ekonomi desak pansus Pelindo gagalkan kontrak JICT

Jogjakarta-KoPi| Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Fahmy Radhi mendesak pansus DPR untuk membatalkan perpanjangan kontrak antara PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchison Port Holding (HPH), Hongkong. Pasalnya, PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) (Persero) telah menyalahi peraturan kontrak, dengan memperpanjang lebih cepat yakni tahun 2014 dari perjanjian semula pada tahun 2019.

Bahkan secara tegas, Fahmy menjelaskan agar pengurusan Pelindo diserahkan kembali kepada pemerintahan Indonesia. "Pelindo II merupakan aset strategis dari sumber daya alamnya, manfaatnya sesuai pasal 33 UUD 1945 harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran negara, bukan kemakmuran pemilik modal yang dikuasai perusahaan asing," papar Fahmy Radhi saat seminar ‘Carut Marut JICT Pelindo II di UGM tanggal 4 November 2015.

Selain melanggar konstitusi UUD 1945, Pelindo II secara jelas mengurangi pendapatan negara. Pasalnya hadirnya Pelindo adalah manisfestasi dari BUMN dimana BUMN badan usaha milik negara tidak bisa berbisnis.

"Keuntungan Pelindo II setahun minimal 30 juta USD per tahun, itu dibagi dengan perusahaan lainnya. Ini mengurangi pendapatan negara," tambah Fahmy.

Secara jauh Fahmy mencium kejanggalan dari perpanjangan kontrak JICT Pelindo II. Keanehan harga jual 250 USD lebih rendah dari harga jual 15 tahun yang lalu. Padahal seharusnya dengan bergantinya tahun nilainya meningkat. "Ini kok nilainya turun, ini aneh, apa di balik keanehan tadi." |Winda Efanur FS|

back to top