Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pakar ekonomi desak pansus Pelindo gagalkan kontrak JICT

Pakar ekonomi desak pansus Pelindo gagalkan kontrak JICT

Jogjakarta-KoPi| Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Fahmy Radhi mendesak pansus DPR untuk membatalkan perpanjangan kontrak antara PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchison Port Holding (HPH), Hongkong. Pasalnya, PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) (Persero) telah menyalahi peraturan kontrak, dengan memperpanjang lebih cepat yakni tahun 2014 dari perjanjian semula pada tahun 2019.

Bahkan secara tegas, Fahmy menjelaskan agar pengurusan Pelindo diserahkan kembali kepada pemerintahan Indonesia. "Pelindo II merupakan aset strategis dari sumber daya alamnya, manfaatnya sesuai pasal 33 UUD 1945 harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran negara, bukan kemakmuran pemilik modal yang dikuasai perusahaan asing," papar Fahmy Radhi saat seminar ‘Carut Marut JICT Pelindo II di UGM tanggal 4 November 2015.

Selain melanggar konstitusi UUD 1945, Pelindo II secara jelas mengurangi pendapatan negara. Pasalnya hadirnya Pelindo adalah manisfestasi dari BUMN dimana BUMN badan usaha milik negara tidak bisa berbisnis.

"Keuntungan Pelindo II setahun minimal 30 juta USD per tahun, itu dibagi dengan perusahaan lainnya. Ini mengurangi pendapatan negara," tambah Fahmy.

Secara jauh Fahmy mencium kejanggalan dari perpanjangan kontrak JICT Pelindo II. Keanehan harga jual 250 USD lebih rendah dari harga jual 15 tahun yang lalu. Padahal seharusnya dengan bergantinya tahun nilainya meningkat. "Ini kok nilainya turun, ini aneh, apa di balik keanehan tadi." |Winda Efanur FS|

back to top