Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Pakar ekonomi anggap paket kebijakan I-III tidak nyambung

Pakar ekonomi anggap paket kebijakan I-III tidak nyambung

Jogjakarta-KoPi| Pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid III pada Rabu, 7 Oktober lalu, sebagai upaya menguatkan kondisi ekonomi Indonesia yang melemah sejak anjloknya nilai rupiah di mata dollar Amerika Serikat.

Namun secara terpisah, pakar ekonomi Yose Rizal Damuri mengkritik kebijakan ekonomi paket I,II dan III tidak memiliki prospek yang jelas. Pasalnya antara paket kebijakan I, II dan III tidak memilki ketidaksambungan satu sama lain.

“Contohnya paket I tidak ada kesinambungan dan koherensinya, seperti tiap-tiap Kementrian mengeluarkan aturan yang mereka lepaskan, tidak ada kaitan antara satu dengan yang lain, tidak merucut,” jelas Yose Rizal Damuri seusai diskusi ‘Prospek Trans Pasific Partnership dan Strategi Perdagangan Bebas Indonesia’ di Wisma Syantikara pukul 12.00 WIB.

Ketiga paket kebijakan ini perlu ditekankan adanya kejelasan program. Mengenai konsep dan penjabaran dari regulasi yang telah dibuat.

Yose Rizal Damuri juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan adanya evaluasi dan monitoring terhadap ketiga paket kebijaan ekonomi. Pasalnya sebelumnya pada tahun 2013, Indonesia sempat meluncurkan kebijakan ekonomi yang hampir serupa, namun tidak ada kabar perkembangannya.

“Harus ada monitoringnya dong, tahun 2013 kita juga melaksanakan paket kebijakan, sekarang ini orang sudah lupa dengan paket kebijakan tahun 2013. Apa dijalankan apa tidak; tidak ada yang monitor; tidak ada yang evaluasi,” tutur Yose Rizal Damuri.

Usulan Pembentukan Satuan Tugas

Yose Rizal Damuri justru menawarkan kepada pemerintah penanganan kondisi ekonomi dengan tim khusus. Tim khusus ini meniru konsep satuan tugas dari program pengentasan kemiskinan yang dipimpin Mantan Wakil Presiden, Boediono dahulu.

“Tim nasional pengentasan kemiskinan, yang dikepalai langsung oleh Pak Buediono, dan cukup berhasil programnya jelas, studi, bagaimana ini dicontoh dalam bidang regulasi,” kata Yose Rizal Damuri.

Sehingga Yose Rizal pun mengusulkan adanya satuan tugas yang diketuai langsung oleh wakil presiden beserta jajaran timnya.

“Tingkatan presiden atau wakil presiden membuat rencana untuk deregulasi 10 tahun ke depan, mengenai reformasi yang harus dilakukan, bukan paket satu, paket dua, tapi tidak ada sistematika,” pungkas Yose Rizal. |Winda Efanur FS|

back to top