Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Pak Jokowi, Bapak menaikkan harga di saat yang keliru

Pak Jokowi, Bapak menaikkan harga di saat yang keliru
Surabaya – KoPi | Baru beberapa bulan pemerintahan baru Jokowi, masyarakat sudah dikejutkan dengan kenaikan tarif energi yang bertubi-tubi. Mulai dari fluktuasi harga BBM, kenaikan harga LPG 12 kg baru-baru ini, serta rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Hal itu ditambah dengan pelemahan rupiah yang memicu kelesuan ekonomi nasional.
 

Pengamat politik Universitas Airlangga Fahrul Muzaqqi mengatakan pemerintahan Jokowi salah dalam menentukan timing kenaikan komoditas tersebut. Kenaikan BBM yang kemudian diikuti kenaikan harga gas dan TDL mengesankan kenaikan harga tersebut berlangsung secara bertubi-tubi. 

“Seharusnya kenaikan BBM, LPG, dan TDL tersebut bisa dilakukan dalam sekali waktu, tidak bertubi-tubi seperti ini. Kalau seperti inim akibatnya rakyat merasa pemerintah menambah beban mereka secara terus menerus,” jelas Fahrul.

Dalam situasi politik seperti ini, kebijakan yang tidak populis semacam ini juga akan menurunkan dukungan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi. Dibandingkan pada masa Pilpres 2014 lalu, popularitas Jokowi berada di titik yang rendah. 

“Situasi politik nasional ini kan bisa dibilang seperti musim pancaroba, tidak menentu. Jokowi mengambil resiko dengan mengeluarkan keputusan yang tidak populis. Sudah pasti popularitasnya di mata masyarakat jatuh,” ungkap Fahrul.

Fahrul mengatakan, gelombang ketidakpuasan dan protes akan mewarnai periode awal kepemimpinan Jokowi. Pengambilan kebijakan yang tidak populer pada waktu yang salah ini akan mempengaruhi penerimaan masyarakat atas kebijakan lainnya. Padahal pemerintahan Jokowi yang berusia muda harus didukung kepercayaan masyarakat agar program-programnya bisa berjalan lancar.

 

back to top