Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Paguyuban Angklung Yogyakarta (PAY) dan LKBH gelar aksi tolak Surat Peringatan Satpol PP

Paguyuban Angklung Yogyakarta (PAY) dan LKBH gelar aksi tolak Surat Peringatan Satpol PP

Jogja-KoPi| Paguyuban Angklung Yogyakarta (PAY) dan Lembaga Konsultasi Hukum (LKBH) Pandawa mengadakan aksi untuk menuntut pencabutan Surat Peringatan (SP) 1 dan 2 tentang operasional Pengamen Angklung di DIY yang dikeluarkan oleh Satuan Pamong Praja DIY, bertempat di depan Gedung DPRD DIY, Senin (10/4).

 

PAY dan LKBH merasa keberatan dengan SP 1 dan 2 yang telah dikeluarkan oleh Satuan Pamong Praja DIY. Menurut Sugiarto, Anggota LKBH Pandawa, SP 1 dan 2 yang dikeluarkan Satuan Pamong Praja DIY cacat hukum.

“Kami keberatan dengan SP 1 dan 2. SP ini sudah cacat hukum, karena pemain angklung dianggap mengganggu pejalan kaki. Padahal kami tidak mengganggu pejalan kaki dan masyarakat, Selain itu, anggapan bahwa pemain angklung adalah gelandangan dan pengemis merupakan hal yang salah. Tidak ada kriteria gelandangan yang ada dalam pemain angklung Yogyakarta”, jelasnya.

Menurutnya, dalam Perda Nomor 1 tahun 2014, gelandangan adalah yang tidak memiliki identitas.

“Sedangkan pemain angklung memiliki identitas dan ketika bekerja juga menggunakan seragam. Kami sungguh merasa keberatan dengan penyebutan sebagai pengemis dan gelandangan”, ujarnya.

Sedangkan, menurut Catur Dwi Santoso, Ketua Paguyuban Angklung Yogyakarta, pihaknya telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Satuan Pamong Praja DIY terkait pengeluaran kedua SP tersebut. Namun, tidak ada keberlanjutan dan mediasi dari Satuan Pamong Praja DIY, justru yang terjadi adalah desas desus akan dikeluarkannya SP 3.

“Kami telah melakukan komunikasi dengan Satuan Pamong Praja DIY terkait pengeluaran SP tersebut, namun tidak ada keberlanjutan dan kepastian. Dulu mereka janji akan memberikan 9 tempat, tapi hingga saat ini belum diberikan. Justru akan mengeluarkan SP 3”, jelasnya.

Untuk itu, Paguyuban Angklung Yogyakarta (PAY) dan Lembaga Konsultasi Hukum (LKBH) Pandawa menuntut agar Gubernur DIY Cq. Satpol PP DIY, mencabut SP ke 1 dan ke 2 tentang pelarangan operasi angklung di DIY dengan akan dikeluarkannya SP 3 oleh Satuan Pamong Praja DIY. Selain itu, juga meminta dukungan pemerintah dan DPR untuk melindungi pemain angklung secara hukum serta mendapatkan hak-hak mereka dengan menghentikan SP 3 yang akan dikeluarkan oleh Satuan Pamong Praja DIY dan mencabut SP 1 dan 2, dan meminta adanya mediasi.

Menanggapi hal tersebut Wakil DPRD DIY, Darma Setiawan, mengatakan bahwa akan mereview kembali Perda Nomor 1 tahun 2014 serta akan melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait tentang pengaturan pemain angklung.

“Kami akan mereview kembali Perda ini. Nanti akan kita undang Paguyuban Angklung Jogja, LKBH, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kebudayaan, karena menurut saya pemain akngklung bukan bagian dari gepeng. Akan kita musyawarahkan bersama bagaimana pengaturannya”, jelasnya.

back to top