Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

P3K2 Amerop sarankan 3 langkah pada pemerintah demi peningkatan ekspor

Ket gbr. Ka-ki: Para Panelis  Maddaremeng A. Panennungi, Pusat Kajian Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) Universitas Indonesia,  Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Deny Wahyudi, Direktur Kerjasama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Kementerian Perdagangan, Muhammad Najib Azka, Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Alumni dan Penelitian FISIPOL, UGM, Duta Besar Salman Al Farisi, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri, Leonard F. Hutabarat, Plt. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri,  Poppy S. Winantivv, Plt. Kepala Pusat Studi Perdagangan Dunia, UGM, Sri Nastiti, Kementerian Perdagangan, Fritz Horas Silalahi, Direktur Kerjasama Bilateral dan Multilateral, BKPM dalam FKKLN di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 8 Oktober 2015 Ket gbr. Ka-ki: Para Panelis Maddaremeng A. Panennungi, Pusat Kajian Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) Universitas Indonesia, Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Deny Wahyudi, Direktur Kerjasama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Kementerian Perdagangan, Muhammad Najib Azka, Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Alumni dan Penelitian FISIPOL, UGM, Duta Besar Salman Al Farisi, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri, Leonard F. Hutabarat, Plt. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri, Poppy S. Winantivv, Plt. Kepala Pusat Studi Perdagangan Dunia, UGM, Sri Nastiti, Kementerian Perdagangan, Fritz Horas Silalahi, Direktur Kerjasama Bilateral dan Multilateral, BKPM dalam FKKLN di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 8 Oktober 2015

Jogjakarta-KoPi| Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (P3K2 Amerop) – Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Pusat Studi Perdagangan Dunia, Universitas Gadjah Mada, telah menyelenggarakan Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) dengan tema “Prospek Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Strategi Perdagangan Bebas Indonesia: Perspektif Strategis Kebijakan”, Kamis 8 Oktober 2015.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber: Deny Wachyudi Kurnia, Direktur Kerjasama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Kementerian Perdagangan, Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Maddaremmeng A. Panennungi, Pusat Kajian Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) Universitas Indonesia dan Fritz Horas Silalahi Direktur Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Duta Besar Salman Alfarisi, Plt. Kepala BPPK membuka kegiatan ini dan menyampaikan tujuan penyelenggaraan FKKLN adalah untuk melahirkan pemikiran mengenai bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi TPP yang perjanjian pembentukannya telah ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2015 yang lalu.

Dari diskusi yang berlangsung, Forum sepakat bahwa Pemerintah Indonesia perlu lebih serius menyikapi TPP dan mengambil langkah untuk memutuskan apakah Indonesia akan bergabung dengan tidak.

Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan. Pertama, jika pemerintah ingin menyukseskan target peningkatan ekspor, keterlibatan dalam kerja sama ekonomi regional menjadi kebutuhan penting mengingat proses perundingan Putaran Doha WTO belum membuahkan hasil positif.

Kedua, dengan disepakatinya TPP Indonesia berpotensi kehilangan market share di negara-negara anggota TPP seperti Amerika Serikat dan Jepang, karena direbut negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia yang juga bergabung di kemitraan tersebut. Oleh karena itu prospek keanggotaan Indonesia di TPP perlu dibahas lebih intensif lagi.

Untuk kepentingan tersebut, Forum menyarankan pemerintah untuk mengambil tiga langkah, yaitu:

1. Menghitung keuntungan bergabung dengan TPP secara ekonomis. Forum menyarankan agar perhitungan ekonomi lebih dikedepankan dibandingkan pertimbangan politik.

2. Menghitung kerugian jika tidak bergabung dengan TPP.

3. Meninjau secara menyeluruh peraturan perundang-undangan nasional yang mungkin akan terkena dampak jika Indonesia bergabung dengan TPP.

Selain itu Indonesia perlu juga mempertimbangkan kompleksitas yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh tumpang tindih regulasi antara TPP dengan inisiatif kerja sama ekonomi regional lain yang didukung oleh Indonesia seperti Regional Comprehensif Economic Partnership dan Free Trade Area for Asia Pacific yang digagas oleh APEC.

Acara dihadiri oleh sekitar 150 orang peserta yang terdiri dari Pejabat Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, akademisi, serta media.

back to top