Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Organisasi Masyarakat Sipil Kota Yogyakarta serahkan rekomendasi ke DPRD

www.solider.or.id www.solider.or.id

Jogjakarta-KoPi| Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) menyerahkan rekomendasi atas Konferensi “Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Inklusif” yang diselenggarakan beberapa waktu lalu kepada DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jum’at (13/3) di kantor DPRD DIY pukul 10.30 sampai dengan 11.30.

Perwakilan OMS di antaranya Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) bersama  da Indonesia Court Monitoring (ICM), Satunama, Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (MAKARYO), Narasita, LBH Yogyakarta, Yayasan LKiS,  Center for Improving Qualified  Activity in Life (CIQAL), Koalisi Pemilih Kritis (KPK).

Rekomendasi tersebut merupakan salah satu aksi lanjut atas konferensi yang telah dilaksanakan 21-23 Februari lalu dengan melibatkan 130 orang perwakilan organisasi masyarakat sipil Yogyakarta. Rekomendasi ini merupakan salah satu langkah membangun konsolidasi atas penguatan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Yogyakarta.

Tindak lanjut dari konferensi ini di antaranya adalah menyampaikan rekomendasi ke pemerintah baik legislatif dan eksekutif melalui dinas dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selanjutnya, perwakilan organisasi masyarakat sipil tersebut akan mengawal dan mengawasi implementasi rekomendasi juga mendorong partisipasi masyarakat luas untuk menciptakan dan menguatkan demokrasi inklusif.

Konferensi yang terdiri dari seminar dan tujuh lokakarya tematik di antaranya tentang Refleksi pemilu 2014, Politik anggaran berbasis kebutuhan masyarakat,Tata ruang dalam konteks lingkungan dan aksesibilitas, Intoleransi dan kekerasan, Kriminalisasi dan perlindungan hukum, Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Media: keberpihakan media terhadap demokrasi dan pembelaan atas kepentingan masyarakat rentan menghasilkan rekomendasi di masing-masing tema. Inti rekomendasi tersebut di antaranya:

1.    Pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat Sipil Yogyakarta terutama kelompok rentan baik dalam proses politik dan perencanaan anggaran . Terkait kebijakan anggaran, hak warga  terutama kelompok rentan atas akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat anggaran belum dipenuhi dengan optimal.

2.    Hadirnya Negara dalam hal ini pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi penengah dan pelindung terwujudnya saling toleransi

3.    Negara (Pemerintah Pusat dan Daerah) bersama Parlemen menjalankan mandat konstitusi dengan pro aktif melindungi Rakyat dengan menolak kriminalisasi terhadap Rakyat dan Pimpinan KPK Pemerintah dan parlemen proaktif melakukan revisi kebijakan (daerah dan pusat) yang berpotensi mengkriminalisasi Rakyat.

4.    Pemerintah berpihak dalam isu masyarakat sipil dan kelompok rentan melalui pembuatan dan implementasi kebijakan.  Contohnya dalam implementasi Perda no 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan penyandang disabilitas masih diam di atas kertas.  Tak banyak sarana publik yang lebih aksesibel, jaminan kesehatan khusus yang belum menyelesaikan pemenuhan hak  kesehatan difabel.

Dalam lembar rekomendasi yang  peserta konferensi masyarakat sipil Yogyakarta meyakini bahwa politik oligarki dan politik dinasti adalah akar dari semua masalah di atas. Kami juga yakin bahwa hal-hal di atas tak boleh dibiarkan, karena sangat bertentangan dengan semangat perwujudan demokratisasi yang inklusif.

back to top