Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Optimalisasi BMT pada industri mikro di Indonesia

Optimalisasi BMT pada industri mikro di Indonesia

Oleh: Dian Kartika Rahajeng


Usaha mikro merupakan komponen industri terbesar di Indonesia dengan prosentase 98.79% dari keseluruhan industri (Badan Pusat Statistik 2014). Dengan kompleksitas dan cakupan industri yang masih terbatas, industri mikro cenderung bersifat sederhana dengan motivasi awal sebagai penghidupan utama keluarga. Keterbatasan pengetahuan pelaku usaha mikro dalam mengelola usaha menyebabkan minimnya kepercayaan institusi perbankan.

Tidak adanya agunan (collateral) atas kelangsungan usaha menyulitkan industri mikro untuk memperoleh pinjaman modal usaha. Berbagai prasyarat seperti bukti kelangsungan usaha (termasuk sistem akuntansi yang handal) dan ijin pengelolaan usaha merupakan bagian dari kerumitan yang dihadapi usaha mikro untuk mengakses jasa perbankan. Keterbatasan akses perbankan ini menyebabkan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi unbankable (tidak terfasilitasi perbankan).

Keterbatasan perbankan (financial exclusion) ini dikarenakan dua faktor utama yaitu (1) keterbatasan informasi dan pengetahuan serta (2) keterbatasan sumber daya dan kemampuan. Dua hal inilah yang umumnya kurang dikuasai oleh sektor UMKM. Dengan demikian diperlukan program perluasan akses perbankan (PPAK/financial inclusion) yang berkesinambungan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada Desember 2010, Bank Indonesia meluncurkan program National Strategy Financial Inclusion (NSFI) yang terdiri dari 23 butir kebijakan yang meliputi lima aspek: kebijakan penguatan stabilitas moneter, kebijakan mendorong peran intermediasi perbankan, kebijakan meningkatkan ketahanan perbankan, penguatan kebijakan makroprudensial, serta penguatan fungsi pengawasan (Nasori & Gunarto 2010). Program ini bertujuan untuk mengatasi keterbasan akses perbankan terutama yang dialami oleh UMKM. NSFI menerapkan strategi dasar diantaranya meliputi edukasi keuangan, regulasi pendukung dan reformasi kebijakan perlindungan nasabah.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salahsatu solusi akses keuangan industri mikro. Jaringannya yang luas menjadikannya strategis sebagai perantara jasa keuangan perbankan. Perkembangannya yang pesat (sejak 1990 hingga saat ini lebih dari 5500 BMT di seluruh Indonesia) membuat peranan BMT menjadi patut diperhitungkan (Seibel 2004; Masyita & Ahmed 2013). Metoda “jemput bola” BMT memudahkan akses keuangan nasabah disamping prasyarat administratifnya yang tergolong mudah serta jaringannya yang luas membuat BMT menjadi salahsatu pilihan bantuan keuangan yang menjanjikan.

Meskipun demikian, pengawasan dan monitoring BMT dibawah OJK dirasa belum memadai mengingat keterbatasan sumber daya (baik pertimbangan jumlah personel maupun anggaran pengawasan) dibandingkan dengan laju pertumbuhan BMT yang sangat pesat (Masyita & Ahmed 2013). Dengan tata cara pendirian BMT yang tergolong sangat mudah, terkecuali terdaftar sebagai koperasi simpan pinjam, BMT tidak wajib mendaftarkan usaha ke Kementerian Koperasi dan UMKM; hanya kewajiban legal untuk memperoleh ijin sebagai badan usaha (Azis 2006; Seibel 2004).

Hingga saat ini, BMT tidak memiliki kewajiban pelaporan keuangan tahunan auditan kepada OJK sebagaimana perbankan komersial kepada Bank Indonesia; meskipun BMT berbentuk koperasi wajib menyampaikan laporan kepada Kementrian Koperasi dan UMKM. Pengauditan atas kinerja keuangan BMT pun menjadi kesadaran lembaga itu sendiri sebagai wujud kredibilitas BMT dimata para nasabahnya; selebihnya belum ada kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan auditan kepada publik (Wardiwiyono 2012).

Minimnya aktivitas pengawasan atas pertumbuhan BMT ini, menjadikan BMT rentan akan segala bentuk penyelewengan sumber daya (moral hazard) dan penggelapan (fraud) (Seibel 2008; Masyita & Ahmed 2013). Pengetahuan masyarakat yang terbatas akan produk BMT juga menambah potensi masalah. Beberapa kasus penggelapan dan penyalahgunaan peraturan yang terungkap dan masih dalam proses hukum diantaranya BMT Bina Sejahtera Mandiri Wonogiri, BMT Perdana Surya Utama Malang, BMT Al Furqon Giritontro, dan BMT Dana Bersama Slogohimo (Joglo Semar 2013; Info Solo Raya 2012).

Fokus PPAK sesuai hasil Asia Pasific Financial Inclusion Forum di Tokyo pada tahun 2011 lalu mencakup tiga program utama penguatan sektor mikro yaitu (1) perluasan sumber pembiayaan kredit mikro, (2) penguatan regulasi, dan (3) pengembangan dukungan sistem informasi pembiayaan mikro (Setiawan 2012). Penguatan sektor mikro tersebut diharapkan juga meminimalisasikan tindakan menyalahi hukum sebagaimana disampaikan diatas.

Dengan demikian diperlukan sebuah Program Optimalisasi Terintegrasi dengan melibatkan  berbagai elemen masyarakat dan pemerintah yang bertujuan memaksimalkan pengawasan atas perkembangan BMT, meningkatkan pengendalian eksternal atas kinerja BMT, serta mengedukasi masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya untuk memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih BMT yang handal dan terpercaya sebagai perantara perbankan mereka.

 

back to top