Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

OMS tuntut demokrasi ' rentan' masyarakat sipil

OMS tuntut demokrasi ' rentan' masyarakat sipil

Jogjakarta-KoPi|Oganisasi masyarakat Sipil (OMS) mengadakan audiensi dengan DPRD DIY pagi tadi. Perwakilan OMS sendiri gabungan dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Indonesia Court Monitoring (ICM), Satunama, Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (MAKARYO), Narasita, LBH Yogyakarta, Yayasan LKiS,  Center for Improving Qualified  Activity in Life (CIQAL), Koalisi Pemilih Kritis (KPK).

Mereka menyerahkan rekomendasi atas konferensi Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Inklusi. Meskipun Acara molor setengah jam dari rencana semula pukul 10.30 menjadi Pukul 11.00 karena keterlambatan pihak DPRD, pihak OMS tetap antusias menyuarakan aspirasinya.

Mereka menuntut penegakan Hak Asasi Manusia  serta demokratisasi di Indonesia. Orde reformasi yang mendewakan HAM dan kebebasan ternyata dalam praktelnya luput dari amanahnya. 



Banyak fenomena sosial-politik yang menagabaikan partisipasi kelompok rentan. Seperti yang diungkap oleh anggota SIGAB, Hendro kalangan pemerintah masih menomorduakan kelompok disabilitas. Terkait dengan hak asasi mendapatkan fasilitas umum secara layak.

Hal senada juga disampaikan oleh aktivis satunama, Valentina sri Wijiati dalam konteks politik anggaran kelompok rentan kurang mendapat porsi.

“ Seperti dalam aplikasi UU desa dalam pemberdayaannya untuk kelompok rentan baik fakir miskin, anak, dan difabel belum memiliki partisipasi yang bermakna dan subtasnisal. Di beberpa tempat memang ada pelayanan baik. Tapi belum ada jaminan,  beberapa masih sekadar memeuhi kuota saja“, papar Wiji. |Winda Efanur FS|

back to top