Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Negara harus segera ciptakan regulasi energi terbarukan

Negara harus segera ciptakan regulasi energi terbarukan
Kebutuhan masyarakat akan energi jenis minyak bumi mencapai 1,3 juta barel per hari. Sementara produksi minyak bumi kita hanya 700 ribu barel per hari (KoPi, 20/5). Artinya, Indonesia mengalami defisit 600 ribu barel per hari energi dan harus mengimpor energi dari luar negeri.
 
Fakta lain, Indonesia sebenarnya memiliki cadangan energi yang melimpah dan bersifat terbarukan. Energi terbarukan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dapat selalu diperbarui dan dimanfaatkan masyarakat. Di sini, tentu kita sadar bahwa Indonesia memiliki cadangan energi yang tidak terbatas dan ramah lingkungan.
 
Selama masa reformasi, energi terbarukan sempat menjadi wacana yang memberikan harapan. Ketika mantan presiden SBY berkuasa bahkan pernah mencanangkan menanam pohon jarak dan nila sebagai sumber energi alternatif. Sayangnya, program itu menguap tanpa bekas alias gagal total. Petani di Sumbawa bahkan membakar semua tanaman yang sudah diharapkan menjadi sumber kehidupan.
 
Peristiwa itu, kita melihat sebagai mewakili sebuah kekecewaan terhadap ketidakseriusan pemerintah dalam mengembangkan sumber energi terbarukan. Kekuatan kartel migas bersifat internasional yang melibatkan mafia-mafia lokal menahan semua kebutuhan mendesak ini.
 
Pelbagai temuan dari energi terbarukan bermunculan dan secara sporadis mandiri, masyarakat mengembangkan alternatif yang dimanfaatkan pada wilayah terbatas. Tetapi pemerintah tidak pernah menyambut itu sebagai hal yang pantas didukung dengan mengeluarkan regulasi yang baik. Aktivitas itu kemudian menjadi berhenti karena tidak ada dana pengembangan lebih lanjut atau sampai pada kebijakan yang mendukung. Anehnya, temuan-temuan itu malah didanai oleh asing seperti USAID, misalnya. Sebuah lembaga dana yang mengambil dari pajak masyarakat Amerika Serikat.
 
Dalam kekuasaan pemerintahan Jokowi, kita berharap bahwa pemerintah sadar akan menipisnya energi berbasis fosil. Negara tentu punya kewajiban untuk mengantisipasi menipisnya cadangan energi kita dan segera membuat regulasi yang protektif terhadap kebutuhan cadangan energi masyarakat.
 
Good will politic atau kemauan baik dalam memerintah dari penguasa tentu akan mudah menciptkan regulasi yang baik untuk kebutuhan masyarakat. Memang, tentu agak ribet ketika, persoalan regulasi ditempel oleh kekuatan kepentingan bisnis dari sekian orang yang punya kepentingan berdagang di area basah ini. Tapi, bukankah kita cukup bisa mandiri dan tidak lagi di bawah belenggu Kompeni untuk bisa menentukan nasib sendiri?
 
Kita butuh negara hadir dan melindungi masyarakat dari ancaman kekurangan energi. Sebuah bangsa yang tidak memiliki energi yang cukup baik akan mudah dihancurkan bangsa lain. Untuk itu, negara yang di dalamnya ada peran pemerintah dan legislasi harus segera menciptakan regulasi yang mendukung berkembangnya energi terbarukan.
back to top