Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Nah, #ShameOnYouSby

Ilustrasi: www.ncpolicywatch.com Ilustrasi: www.ncpolicywatch.com
Pada saat bangsa menghadapi ujian transisi demokrasi, menuju pada konsolidasi demokrasi, sebagian elite politik menciptakan batu sandungan bernama UU Pilkada. UU tersebut akan memilih kepala daerah melalui DPRD, seperti masa Orde Baru. Walaupun peringatan para cendekia sosial dan politik cukup kuat bahwa mekanisme tersebut lebih berdampak negatif, elite politik dalam Koalisi Merah Putih tetap mengesyahkannya.
 

Pada saat bersamaan, Partai Demokrat memainkan drama politik penuh lika-liku, licin dan tidak melegakan banyak kalangan pro demokrasi. Bagaimana tidak, rapat paripurna pengesyahan RUU Pilkada menjadi UU diwarnai aksi walk out faksi Demokrat. Alasannya 1 dari 10 poin usulan Demokrat tidak digubris oleh para anggota DPRD, demikian pernyataan Syarief Hasan. Akibatnya, suara demokrat terbuang.

Drama belum selesai, sebab Ketua Partai Demokrat sekaligus Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sedang berada di luar negeri. SBY menyatakan bahwa dia kecewa dengan keputusan DPR atas UU Pilkada. Keheranan publik makin kental ketika SBY menyatakan bahwa dirinya dan Demokrat akan melakukan judicial review atau gugatan hukum ke MK.

Bagaimana mungkin seorang ketua partai tidak tahu keputusan para kader, dan tidak mampu mengarahkan keputusan politiknya? Bagaimana logikanya?

Dampak dari sikap SBY dan Demokrat yang tidak tegas dan mirip dram sinetron, media twitter melakukan gerakan hastag #ShameOnYouSby. Hastag tersebut mungkin merupakan bentuk kekecewaan mendalam. Beberapa walikota, seperti Ridwan Kamil di Bandung, menyatakan kekecewaan terhadap keputusan pengesyahan UU Pilkada.

Pengesahan UU Pilkada oleh Koalisi Merah Putih jelas memberi konsekuensi sangat besar pada laju dan kelancaran sistem politik demokrasi. Konsekuensi tersebut diantaranya kekuatan terpusat di DPRD yang melemahkan fungsi kepemerintahan eksekutif (kepala daerah). Selain itu, masyarakat tidak lagi memiliki hak melakukan kontrol secara langsung terhadap kebijakan-kebijakan kepala daerah.

Transisi demokrasi Indonesia mengalami turbulensi berat. Rentan menuju kegagalan. Oleh sebab itu, upaya judicial review perlu dilakukan. Pihak-pihak yang melakukan judicial review harus bekerja tulus, bukan memainkan drama politik murahan.

back to top