Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Nah, #ShameOnYouSby

Ilustrasi: www.ncpolicywatch.com Ilustrasi: www.ncpolicywatch.com
Pada saat bangsa menghadapi ujian transisi demokrasi, menuju pada konsolidasi demokrasi, sebagian elite politik menciptakan batu sandungan bernama UU Pilkada. UU tersebut akan memilih kepala daerah melalui DPRD, seperti masa Orde Baru. Walaupun peringatan para cendekia sosial dan politik cukup kuat bahwa mekanisme tersebut lebih berdampak negatif, elite politik dalam Koalisi Merah Putih tetap mengesyahkannya.
 

Pada saat bersamaan, Partai Demokrat memainkan drama politik penuh lika-liku, licin dan tidak melegakan banyak kalangan pro demokrasi. Bagaimana tidak, rapat paripurna pengesyahan RUU Pilkada menjadi UU diwarnai aksi walk out faksi Demokrat. Alasannya 1 dari 10 poin usulan Demokrat tidak digubris oleh para anggota DPRD, demikian pernyataan Syarief Hasan. Akibatnya, suara demokrat terbuang.

Drama belum selesai, sebab Ketua Partai Demokrat sekaligus Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sedang berada di luar negeri. SBY menyatakan bahwa dia kecewa dengan keputusan DPR atas UU Pilkada. Keheranan publik makin kental ketika SBY menyatakan bahwa dirinya dan Demokrat akan melakukan judicial review atau gugatan hukum ke MK.

Bagaimana mungkin seorang ketua partai tidak tahu keputusan para kader, dan tidak mampu mengarahkan keputusan politiknya? Bagaimana logikanya?

Dampak dari sikap SBY dan Demokrat yang tidak tegas dan mirip dram sinetron, media twitter melakukan gerakan hastag #ShameOnYouSby. Hastag tersebut mungkin merupakan bentuk kekecewaan mendalam. Beberapa walikota, seperti Ridwan Kamil di Bandung, menyatakan kekecewaan terhadap keputusan pengesyahan UU Pilkada.

Pengesahan UU Pilkada oleh Koalisi Merah Putih jelas memberi konsekuensi sangat besar pada laju dan kelancaran sistem politik demokrasi. Konsekuensi tersebut diantaranya kekuatan terpusat di DPRD yang melemahkan fungsi kepemerintahan eksekutif (kepala daerah). Selain itu, masyarakat tidak lagi memiliki hak melakukan kontrol secara langsung terhadap kebijakan-kebijakan kepala daerah.

Transisi demokrasi Indonesia mengalami turbulensi berat. Rentan menuju kegagalan. Oleh sebab itu, upaya judicial review perlu dilakukan. Pihak-pihak yang melakukan judicial review harus bekerja tulus, bukan memainkan drama politik murahan.

back to top