Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Nah, #ShameOnYouSby

Ilustrasi: www.ncpolicywatch.com Ilustrasi: www.ncpolicywatch.com
Pada saat bangsa menghadapi ujian transisi demokrasi, menuju pada konsolidasi demokrasi, sebagian elite politik menciptakan batu sandungan bernama UU Pilkada. UU tersebut akan memilih kepala daerah melalui DPRD, seperti masa Orde Baru. Walaupun peringatan para cendekia sosial dan politik cukup kuat bahwa mekanisme tersebut lebih berdampak negatif, elite politik dalam Koalisi Merah Putih tetap mengesyahkannya.
 

Pada saat bersamaan, Partai Demokrat memainkan drama politik penuh lika-liku, licin dan tidak melegakan banyak kalangan pro demokrasi. Bagaimana tidak, rapat paripurna pengesyahan RUU Pilkada menjadi UU diwarnai aksi walk out faksi Demokrat. Alasannya 1 dari 10 poin usulan Demokrat tidak digubris oleh para anggota DPRD, demikian pernyataan Syarief Hasan. Akibatnya, suara demokrat terbuang.

Drama belum selesai, sebab Ketua Partai Demokrat sekaligus Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, sedang berada di luar negeri. SBY menyatakan bahwa dia kecewa dengan keputusan DPR atas UU Pilkada. Keheranan publik makin kental ketika SBY menyatakan bahwa dirinya dan Demokrat akan melakukan judicial review atau gugatan hukum ke MK.

Bagaimana mungkin seorang ketua partai tidak tahu keputusan para kader, dan tidak mampu mengarahkan keputusan politiknya? Bagaimana logikanya?

Dampak dari sikap SBY dan Demokrat yang tidak tegas dan mirip dram sinetron, media twitter melakukan gerakan hastag #ShameOnYouSby. Hastag tersebut mungkin merupakan bentuk kekecewaan mendalam. Beberapa walikota, seperti Ridwan Kamil di Bandung, menyatakan kekecewaan terhadap keputusan pengesyahan UU Pilkada.

Pengesahan UU Pilkada oleh Koalisi Merah Putih jelas memberi konsekuensi sangat besar pada laju dan kelancaran sistem politik demokrasi. Konsekuensi tersebut diantaranya kekuatan terpusat di DPRD yang melemahkan fungsi kepemerintahan eksekutif (kepala daerah). Selain itu, masyarakat tidak lagi memiliki hak melakukan kontrol secara langsung terhadap kebijakan-kebijakan kepala daerah.

Transisi demokrasi Indonesia mengalami turbulensi berat. Rentan menuju kegagalan. Oleh sebab itu, upaya judicial review perlu dilakukan. Pihak-pihak yang melakukan judicial review harus bekerja tulus, bukan memainkan drama politik murahan.

back to top