Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

MUI: Unjuk rasa adalah hak konstitusi rakyat, Presiden tidak bisa melarang

MUI: Unjuk rasa adalah hak konstitusi rakyat, Presiden tidak bisa melarang

Jakarta-KoPi| Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat Anwar Abbas mengaku belum membaca maklumat yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait unjuk rasa pada 2 Desember 2016.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengeluarkan maklumat terkait rencana aksi demo massa pada 2 Desember 2016. Salah satunya berisi larangan untuk berbuat makar. Unjuk rasa menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar segera ditahan. 


Maklumat ini disebar melalui helikopter di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Selasa (22/11) siang. Pamflet ini rencananya akan terus disebar di Ibukota jelang demo lanjutan 25 November dan 2 Desember mendatang.

Meski belum membaca maklumat tersebut, Anwar Abbas meminta massa yang hendak melakukan aksi 2 Desember mendatang untuk berunjuk rasa sesuai peraturan.

"Seharusnya demo itu berjalan tertib, aman dan sesuai aturan-aturan yang berlaku" ujarnya di Kantor MUI Pusat, Rabu (23/11).

Anwar Abbas juga menjelaskan terkait rencana aksi super damai yang hendak diisi dengan sholat Jum'at secara berjamaan di sepanjang Jalan Thahmrin dengan alasan Masjid Istiqal sudah tak bisa memuat ratusan ribu jama'ah.

"Sholat ya di masjid, kondisinya kan sedang berunjuk rasa. Jika jumlah massa banyak, masjid Istiqlal tidak bisa menampung massa. Bagusnya Kapolri bertemu dengan kelompok yang melakukan demo. Kapolri sudah mengirimkan surat ke MUI soal meminta pendapat ke komisi fatwa saat ini sedang dikaji, dan belum ada hasil karna baru kemarin sore surat masuk. Ujarnya

Anwar menegaskan tidak ada pihak yang bisa melarang masyarakat melakukan unjuk rasa karena dilindungi konstitusi.

"Presiden saja enggak bisa larang masyarakat untuk unjuk rasa karena dijamin undang-undang, kan ada peraturannya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore," katanya. | Yesia Sinaga

back to top