Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

MUI: Unjuk rasa adalah hak konstitusi rakyat, Presiden tidak bisa melarang

MUI: Unjuk rasa adalah hak konstitusi rakyat, Presiden tidak bisa melarang

Jakarta-KoPi| Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat Anwar Abbas mengaku belum membaca maklumat yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait unjuk rasa pada 2 Desember 2016.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengeluarkan maklumat terkait rencana aksi demo massa pada 2 Desember 2016. Salah satunya berisi larangan untuk berbuat makar. Unjuk rasa menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar segera ditahan. 


Maklumat ini disebar melalui helikopter di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Selasa (22/11) siang. Pamflet ini rencananya akan terus disebar di Ibukota jelang demo lanjutan 25 November dan 2 Desember mendatang.

Meski belum membaca maklumat tersebut, Anwar Abbas meminta massa yang hendak melakukan aksi 2 Desember mendatang untuk berunjuk rasa sesuai peraturan.

"Seharusnya demo itu berjalan tertib, aman dan sesuai aturan-aturan yang berlaku" ujarnya di Kantor MUI Pusat, Rabu (23/11).

Anwar Abbas juga menjelaskan terkait rencana aksi super damai yang hendak diisi dengan sholat Jum'at secara berjamaan di sepanjang Jalan Thahmrin dengan alasan Masjid Istiqal sudah tak bisa memuat ratusan ribu jama'ah.

"Sholat ya di masjid, kondisinya kan sedang berunjuk rasa. Jika jumlah massa banyak, masjid Istiqlal tidak bisa menampung massa. Bagusnya Kapolri bertemu dengan kelompok yang melakukan demo. Kapolri sudah mengirimkan surat ke MUI soal meminta pendapat ke komisi fatwa saat ini sedang dikaji, dan belum ada hasil karna baru kemarin sore surat masuk. Ujarnya

Anwar menegaskan tidak ada pihak yang bisa melarang masyarakat melakukan unjuk rasa karena dilindungi konstitusi.

"Presiden saja enggak bisa larang masyarakat untuk unjuk rasa karena dijamin undang-undang, kan ada peraturannya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore," katanya. | Yesia Sinaga

back to top