Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

MPR kaji teknis pelaksanaan pilkada serentak

MPR kaji teknis pelaksanaan pilkada serentak
Surabaya – KoPi | Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun ini menimbulkan berbagai spekulasi. Publik masih belum menegtahui secara jelas bagaimana teknis pelaksanaan pilkada serentak tersebut. Masalah teknis pelaksanaan pilkada itu menjadi fokus kajian Badan Pengkajian MPR RI.
 

“Secara konstitusional sudah ditetapkan pemilu nanti akan dilaksanakan serentak secara nasional, baik untuk DPR, pilpres, DPRD, gubernur, walikota. Oleh karena itu dalam tataran implementasi perlu kajian modelnya seperti apa ke depan. Tentu kami tidak ingin membuat suatu sistem, namun malah berimplikasi tidak bermanfaat bagi bangsa ini,” ujar Kepala Pusat Kajian MPR RI Ma’ruf Cahyono pada wartawan di Surabaya (23/4).

Ma’ruf menyebutkan saat ini teknis pemilukada masih dalam tahap perumusan, apakah dilakukan secara nasional atau provinsi saja. Menurutnya ada banyak wacana. Ada yang ingin pemilu nasional dan daerah dilakukan bersama-sama, ada juga yang meminta dalam satu provinsi bersama-sama.

“Ada banyak wacana yang berkembang. Makanya masukan dari berbagai elemen perlu diperhatikan, untuk melihat dari bagaimana biaya, manfaat, serta elektabilitasnya. Jangan sampai yang kita inginkan adalah penguatan demokrasi, tapi yang terjadi malah persoalan lainnya,” tutur Ma’ruf.

Hal itu karena ada banya implikasi yang bisa terjadi akibat pemilu, tidak hanya positif namun juga negatif. Yang perlu diperhatikan bukan hanya dari kajian tata negaranya saja, tetapi juga dari segi UUD dan implementasinya. Bangsa Indonesia sudah belajar bagaimana implikasi dari pemilu lewat pemilu terakhir.

 

back to top