Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

MPR kaji teknis pelaksanaan pilkada serentak

MPR kaji teknis pelaksanaan pilkada serentak
Surabaya – KoPi | Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun ini menimbulkan berbagai spekulasi. Publik masih belum menegtahui secara jelas bagaimana teknis pelaksanaan pilkada serentak tersebut. Masalah teknis pelaksanaan pilkada itu menjadi fokus kajian Badan Pengkajian MPR RI.
 

“Secara konstitusional sudah ditetapkan pemilu nanti akan dilaksanakan serentak secara nasional, baik untuk DPR, pilpres, DPRD, gubernur, walikota. Oleh karena itu dalam tataran implementasi perlu kajian modelnya seperti apa ke depan. Tentu kami tidak ingin membuat suatu sistem, namun malah berimplikasi tidak bermanfaat bagi bangsa ini,” ujar Kepala Pusat Kajian MPR RI Ma’ruf Cahyono pada wartawan di Surabaya (23/4).

Ma’ruf menyebutkan saat ini teknis pemilukada masih dalam tahap perumusan, apakah dilakukan secara nasional atau provinsi saja. Menurutnya ada banyak wacana. Ada yang ingin pemilu nasional dan daerah dilakukan bersama-sama, ada juga yang meminta dalam satu provinsi bersama-sama.

“Ada banyak wacana yang berkembang. Makanya masukan dari berbagai elemen perlu diperhatikan, untuk melihat dari bagaimana biaya, manfaat, serta elektabilitasnya. Jangan sampai yang kita inginkan adalah penguatan demokrasi, tapi yang terjadi malah persoalan lainnya,” tutur Ma’ruf.

Hal itu karena ada banya implikasi yang bisa terjadi akibat pemilu, tidak hanya positif namun juga negatif. Yang perlu diperhatikan bukan hanya dari kajian tata negaranya saja, tetapi juga dari segi UUD dan implementasinya. Bangsa Indonesia sudah belajar bagaimana implikasi dari pemilu lewat pemilu terakhir.

 

back to top