Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

MPR kaji teknis pelaksanaan pilkada serentak

MPR kaji teknis pelaksanaan pilkada serentak
Surabaya – KoPi | Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun ini menimbulkan berbagai spekulasi. Publik masih belum menegtahui secara jelas bagaimana teknis pelaksanaan pilkada serentak tersebut. Masalah teknis pelaksanaan pilkada itu menjadi fokus kajian Badan Pengkajian MPR RI.
 

“Secara konstitusional sudah ditetapkan pemilu nanti akan dilaksanakan serentak secara nasional, baik untuk DPR, pilpres, DPRD, gubernur, walikota. Oleh karena itu dalam tataran implementasi perlu kajian modelnya seperti apa ke depan. Tentu kami tidak ingin membuat suatu sistem, namun malah berimplikasi tidak bermanfaat bagi bangsa ini,” ujar Kepala Pusat Kajian MPR RI Ma’ruf Cahyono pada wartawan di Surabaya (23/4).

Ma’ruf menyebutkan saat ini teknis pemilukada masih dalam tahap perumusan, apakah dilakukan secara nasional atau provinsi saja. Menurutnya ada banyak wacana. Ada yang ingin pemilu nasional dan daerah dilakukan bersama-sama, ada juga yang meminta dalam satu provinsi bersama-sama.

“Ada banyak wacana yang berkembang. Makanya masukan dari berbagai elemen perlu diperhatikan, untuk melihat dari bagaimana biaya, manfaat, serta elektabilitasnya. Jangan sampai yang kita inginkan adalah penguatan demokrasi, tapi yang terjadi malah persoalan lainnya,” tutur Ma’ruf.

Hal itu karena ada banya implikasi yang bisa terjadi akibat pemilu, tidak hanya positif namun juga negatif. Yang perlu diperhatikan bukan hanya dari kajian tata negaranya saja, tetapi juga dari segi UUD dan implementasinya. Bangsa Indonesia sudah belajar bagaimana implikasi dari pemilu lewat pemilu terakhir.

 

back to top