Menu
Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

Prev Next

MPR curhat di UIN Kalijaga tentang matinya wewenang membuat GBHN

MPR curhat di UIN Kalijaga tentang matinya wewenang membuat GBHN

Jogja-KoPi│Penataan kewenangan MPR perlu dilakukan, terutama dalam hal menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Demikian Rambe Kamarul Zaman, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI mengatakan dalam acara MPR Goes to Campus, Selasa (12/4) di Multy purpose UIN Sunan Kalijaga.

Kewenangan MPR dalam menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) hilang sejak amandemen UUD 145 pasca-reformasi. GBHN yang mengatur kebijakan pembangunan digantikan oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kemudian kebijakan pembangunan diatur oleh UU dan RPJP Nasional yang ditetapkan melalui Pearuran Presiden (Pepres). Negara kita mengalami kesusahan dengan hilangnya GBHN ini karena tidak memiliki halauan dalam perjalanannya.

“Kalau MPR dulu merupakan lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan tertinggi, sekarang tidak lagi karena tidak meiliki kewenangan dalam meyusun dan metapkan GBHN,” papar Rambe Kamarul Zaman.

Padahal pada masa orde baru GBHN merupakan pedoman dari kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan, dan merupakan produk dari tugas dan wewenang MPR pada masa itu. Pembangunan tidak hanya untuk mencapai taraf kesejahteraan namun juga merupkan upaya dalam mentransfrmasikan karakter “tradisional” –termasuk afiliasi etnis- menjadi “modern”.

Namun, program dan implementasi pembangunan sebagaimana landasannya yang tertuang dalam GBHN dianggap tidak banyak menunjukkan kebehasilan, meskipun juga diakui beberapa aspek juga terdapat keberhasilan.

Sementara itu, menurut Moh Soehadha, Dosen UIN Sunan Kalijaga, kegagalan dalam program pembangunan yang landasannya tertuang dalam GBHN bukan berarti dapat menjadi alasan bahwa GBHN tidak diperlukan lagi.
“Logikanya ketika arah pembangunan sudah digariskan melalui halauan negara yang disusun dan ditetapkan MPR saja banyak menemui kegagalan, bagaimana jika tanpa halauan negara yang jelas,” tambahnya.

Saat ini berbagai hal yang menjadi masalah dalam pembangunan. “Ada yang tidak pas saat ini, pemimpin di daerah melakukan pembangunan sesuka hatinya. Negara kita yang sudah merdeka selama 70 tahun masih saja cerai berai dan mau dibawa kemana ?”, ungkap Rambe Kamarul Zaman. Menghidupkan GBHN masih perlu dilakukan, agar negara Indonesia tidak kehilangan pedoman dan tujuan.

Menghidupkan GBHN 

Rumusan GBHN pada masa lalu memiliki beberapa catatan tentang proses dan substansi, diantaranya cenderung mengabaikan keragaman potensi lokal yang ada di Indonesia, menggunakan cara pandang barat yang menekankan pertumbuhan ekonomi, dan cenderung mengabaikan peran masyarakat beragama.

Moh Soehadha mengatakan, jika GBHN hendak dihidupkan kembali, maka dalam proses penyusunan harus berangkat dari praksis keseharian rakyat Indonesia, digali secara grounded dari kebutuhan akar rumput, dan mengeksplorasi konsep emik.

Melalui GBHN, masyarakat pedesaan, masyarakat lokal, organisasi keagamaan, komunitas-komunitas di Indonesia tidak hanya telah membuat sebuah pedoman cara kerja, melainkan juga telah menindaklanjuti dalam praksis sosial.

“Substansi rumusan GBHN yang semestinya bukanlah rumusan tunggal yang tidak memberi celah terhadap ekspresi keragaman budaya,” tambahnya.

back to top