Menu
Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Prev Next

MK tolak uji materi UU No 13 tahun 2010 tentang Hortikultura

MK tolak uji materi UU No 13 tahun 2010 tentang Hortikultura

Jakarta-KoPi| Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan pengujian Undang Undang No 13 Th 2010 tentang Hortikultura siang ini, Kamis, 19 Maret 2015. Mahkamah Konstitusi memberi putusan menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh Asosiasi pengusaha dan beberapa individu.

MK menolak dengan alasan : pertama, pembukaan UUD 45 dan UUD 45 jelas memprioritaskan perlindungan bagi warga negara bukan setiap orang yang berada di indonesia, sehingga pembatasan modal asing bukanlah diskriminasi.

Kedua, Sebagai bangsa agraris dan mayoritas penduduknya adalah petani, maka sudah seharusnya benih hortikultura di bawah penguasaan negara dan dilakukan pembatasan modal asing untuk menciptakan kemandirian.

Asosiasi pengusaha dan beberapa individu sebelumnya mengajukan permohonan uji materi pasal 100 UU Hortikultura yang mengatur penanaman modal asing di hortikultura maksimal 30%. Permohonan uji materi tersebut mengakibatkan IHCS dan sejumlah ormas mengajukan gugatan intervensi, untuk menjadi pihak terkait guna menolak permohonan uji materi tersebut.

IHCS dan koalisi ormas menyambut baik keputusan MK tersebut. Apa yang dilakukan IHCS bersama koalisi ormas, tidak hanya dalam UU Hortikultura, tetapi juga dalam UU Minerba yang juga mengajukan gugatan intervensi.

Gunawan, Ketua Komite Pertimbangan Organisasi IHCS sebagai pihak terkait menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa jika pembatasan modal asing di pertanian hortikultura dan renegosiasi kontrak pertambangan gagal bukan karena ketiadaan dukungan rakyat tapi karena ketidaktegasan pemerintah.

Menurutnya, pasca putusan MK, sudah seharusnya subsidi benih diberikan kepada para petani pemulia tanaman, bukan dengan semata mata untuk membeli benih dan pupuk dari pabrik, demikian Gunawan mengatakan.| E Hermawan

back to top