Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

MK kabulkan permohanan Uji Materi UU Perlindungan Petani

MK kabulkan permohanan Uji Materi UU Perlindungan Petani

Jakarta-Kopi -Goenawan, Ketua Eksekutif sebagai pemohon Uji Materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengabarkan bahwa MK telah meluluskan permohonan tersebut hari ini, 4 November 2014.

MK menyatakan pasal 59 (hak sewa), pasal 70 (kelembagaan petani) dan pasal 71 (kewajiban petani bergabung kelembagaan petani) MK, bersama para pemohon telah meletakan dasar-dasar reforma agraria dengan menyatakan penggunaan tanah negara bebas oleh petani tidak boleh diperlakukan hak sewa, karena hak sewa tanah pertanian adalah warisan kolonial.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Uji Materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dimohonkan oleh IHCS dan kawan-kawan dengan Tim Advokasi Hak Asasi Petani sebagai tim kuasa hukum.

Pemberian ijin oleh pemerintah di kawasan pertanian harus bisa dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
MK, bersama pemohon dan tim kuasa hukum, telah meletakan dasar legitimasi bagi organisasi tani. Karena putusan MK mengamanatkan pemerintah mengakui kelembagaan petani yang dibentuk petani dan tidak boleh mendiskriminasikan, serta tidak boleh mewajibkan petani bergabung kepada kelembagaan petani yang dibentuk sendiri oleh petani.

back to top