Menu
Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi | Balai Penyel...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi | Gunung Merap...

Prev Next

Menteri Lingkungan Hidup :Amdal berpotensi korupsi

Menteri Lingkungan Hidup :Amdal berpotensi korupsi

Sleman-KoPi|Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya akan menyoroti kebijakan Amdal lebih lanjut. Menteri pun mengungkapkan Amdal seperti kebijakan pemerintah lainnya berpotensi menjadi lahan korupsi.

Ia menjelaskan proses pembuatan amdal sendiri memiliki peluang ketergantungan satu pihak yang sangat besar. Karena,dalam pembuatannya,konsultan yang terlibat dalam amdal hanya satu konsultan saja.

"Problemnya saat ini jumlah konsultan tidak banyak, biasanya amdal baik itu ditingkat kabupaten,provinsi atau nasional,hanya ada satu konsultan. Sehingga ketergantungan satu pihak dapat terjadi dan peluangnya sangat besar,"katanya saat dijumpai di UGM, Selasa (26/9).

Padahal dari sisi prosedur, menurut Siti ,Amdal tidak boleh sampai terjadi. Pasalnya, Amdal ini merupakan satu kebijakan yang langsung berinteraksi pada masyarakat. Dalam pembuatan atau pembangunan proyek,Amdal harus berisikan hasil diskusi dari masyarakat dan lingkungan pada proyek tersebut.

Jika proses ini terputus dan disertai fenomena jumlah konsultan Amdal yang terbilang sedikit,maka sangatlah mungkin Korupsi terjadi pada Amdal pembangunan proyek baik itu ditingkat daerah,kabupaten, provinsi atau bahkan Nasional.

Lebih lanjut, Menteri bersama kementrian Lingkungan Hidup dan Hutan (KLHK) akan mempelajari kemungkinan bentuk dari korupsi Amdal. Seperti bentuk interaksi antara Penyuap dengan walikota atau bentuk permintaan dari Walikota ke perusahaan pengembang proyek.

"Itu yang harus dipelajari dan kami tetap waspada, walau kabupaten dan daerah bukan wilayah kementrian ,tapi kami akan tetap memperhatikan,"ujarnya

Pada akhirnya, Siti Nurbaya menekankan untuk mencegah terjadinya korupsi pada amdal. Oleh karenanya,ia menyebutkan peran Pemerintah daerah disini sangatlah penting dalam proses pembuatannya. Ia menitik beratkan agar kedepannya Pemda tidak menutup ruang diskusi publik saat pembahasan prosedur Amdal.

"Menjadi perhatian Pemda agar jangan sampai ruang diskusi publik terpotong dalam prosedural Amdal,"tandasnya.| Syidiq Saiful Ardli

back to top