Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Menteri Kelautan dan Perikanan RI enggan ungkit masalah cantrang

Menteri Kelautan dan Perikanan RI enggan ungkit masalah cantrang

Jogja-KoPi| Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti minta masyarakat untuk tidak mengungkit masalah cantrang lagi hingga akhir Desember.

 

"Sudah diumumkan cantrang kita perpanjang hingga akhir Desember, setelah ini kita tidak boleh bicara cantrang, harus move on. Titik", jelasnya saat diwawancari setelah Seminar Nasional Kewirausahaan di UMY, Sabtu (6/5).

Cantrang merupakan alat penangkap ikan yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) ini menurut Susi berbahaya untuk ekologi ikan. 

"Alat tangkap itu merugikan nelayan lain, nanti ikan akan habis di laut", ujarnya.

 Di sisi lain, pemerintah berkewajiban menjaga keberlangsungan ekologi laut untuk kesejahteraan nelayan.

"Tugas pemerintah menjaga agar ikan tetap ada dan banyak. Ikan tetap ada dan banyak, supaya bisa menangkap banyak.", kata Susi.

Sementara mengenai isu hak angket yang akan dibuat para nelayan mengenai penggunaan cantrang, Susi tak ambil pusing dan mengatakan itu hak mereka.

"Hak angket itu mereka silahkan saja. Saya hanya petugas yang membantu presiden, kalau presiden mengatakan jangan digunakan lagi ya jangan digunakan", jelasnya.

Susi juga mengatakan pemerintah pusat hanya mengatur kapal yang berukuran 30 GT ke atas, sedangkan ukuran 30 GT ke bawah diatur oleh pemerintah provinsi.

"Jadi kalau mau membuat hak angket ya silahkan", pungkasnya

back to top