Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Menteri Kelautan dan Perikanan RI enggan ungkit masalah cantrang

Menteri Kelautan dan Perikanan RI enggan ungkit masalah cantrang

Jogja-KoPi| Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti minta masyarakat untuk tidak mengungkit masalah cantrang lagi hingga akhir Desember.

 

"Sudah diumumkan cantrang kita perpanjang hingga akhir Desember, setelah ini kita tidak boleh bicara cantrang, harus move on. Titik", jelasnya saat diwawancari setelah Seminar Nasional Kewirausahaan di UMY, Sabtu (6/5).

Cantrang merupakan alat penangkap ikan yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) ini menurut Susi berbahaya untuk ekologi ikan. 

"Alat tangkap itu merugikan nelayan lain, nanti ikan akan habis di laut", ujarnya.

 Di sisi lain, pemerintah berkewajiban menjaga keberlangsungan ekologi laut untuk kesejahteraan nelayan.

"Tugas pemerintah menjaga agar ikan tetap ada dan banyak. Ikan tetap ada dan banyak, supaya bisa menangkap banyak.", kata Susi.

Sementara mengenai isu hak angket yang akan dibuat para nelayan mengenai penggunaan cantrang, Susi tak ambil pusing dan mengatakan itu hak mereka.

"Hak angket itu mereka silahkan saja. Saya hanya petugas yang membantu presiden, kalau presiden mengatakan jangan digunakan lagi ya jangan digunakan", jelasnya.

Susi juga mengatakan pemerintah pusat hanya mengatur kapal yang berukuran 30 GT ke atas, sedangkan ukuran 30 GT ke bawah diatur oleh pemerintah provinsi.

"Jadi kalau mau membuat hak angket ya silahkan", pungkasnya

back to top