Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Menteri ESDM belum tegas jawab somasi rakyat NTT

rmol.com rmol.com

Kupang-KoPi| Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menjawab surat somasi dari rakyat Nusa Tenggara Timur korban pencemaran minyak di Laut Timor, namun belum bersikap tegas terhadap PTT Exploration and Production (PTTEP) yang beroperasi di Indonesia.

"Menteri ESDM Sudirman Said melalui Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minyak dan Gas Bumi sudah menjawab surat somasi dari rakyat NTT yang meminta Pemerintah Indonesia membekukan izin dan aset PTTEP di Indonesia, namun belum ada sikap tegas dari pemerintahan kita atas tuntutan rakyat tersebut," kata juru bicara Tim Advokasi Skiandal Laut Timor (TAsLaMor) Herman Jaya kepada pers di Jakarta, Minggu (13/03).

Menteri ESDM dalam suratnya No.1196/18.05/DMT/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 yang ditandatangani Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minyak dan Gas Bumi Dr Ir Nuryanto Wagimin MSi itu hanya mengakui bahwa PTTEP, perusahaan minyak asal Thailand itu memang melakukan explorasi minyak di Blok Malunda.

Selain itu, PTTEP juga melakukan explorasi minyak di Selat Makassar I, Blok Mandar Selatan, Selat Makassar II, Blok Sadang, Blok Sageri Selatan dan di Pesisir Papua Barat.

Dalam surat jawaban somasi tersebut, Menteri ESDM hanya mengatakan "Pemerintah akan tetap mengupayakan penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor itu dengan sebaik-baiknya."

Pencemaran minyak di Laut Timor itu terjadi setelah meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009. Anjungan minyak Montara dikelola oleh PTTEP AA anak perusahaan PTTEP asal Thailand yang berkantor pusat di Perth, Australia Barat. Surat jawaban somasi ini setelah Tim advokasi Skandal Laut Timor melayangkan somasi II kepada Menteri ESDM pada bulan Februari 2016.

Menurut Herman Jaya, pihaknya sedang mendalami surat Menteri ESDM tersebut guna mengambil langkah-langkah cepat dalam upaya menuntaskan kasus pencemaran minyak di Laut Timor ini yang sudah berjalan hampir tujuh tahun lamanya, tanpa ada satu pun pertanggungjawaban yang diberikan oleh PTTEP maupun Pemerintah Australia.

"Kami mendesak Pemerintah Indonesia agar membekukan seluruh izin dan aset PTTEP yang ada di Indonesia dan tidak penting seberapa besar atau seberapa kecil aset yang mereka miliki di Indonesia dan bila perlu disita untuk diberikan kepada rakyat NTT," katanya menegaskan.

"Target kami, kasus pencemaran minyak di Laut Timor itu sudah harus selesai paling lambat dalam medio 2016," demikian Herman Jaya sampaikan. |Heri|

back to top