Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Menpan, akui banyak instansi pusat belum memilki akuntabilitas yang baik

Menpan, akui banyak instansi pusat belum memilki akuntabilitas yang baik

Jogjakarta-KoPi| Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Yuddy Chrisnandy, memuji keberhasilan Propinsi DIY dalam penyelenggaraan Akuntabilitas publik.

Menpan menilai program-program pembangunan DIY memilki akuntabilitas publik yang baik. Prestasi DIY ini diharapkan dapat menjadi role model bagi 34 propinsi lain di Indonesia.

"DIY sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTT), akuntabilitas kinerja pemerintah itu nilainya A, satu-satunya propinsi di Indonesia yang dapat nilai A. Kedua, DIY memiliki peta jalan reformasi dan birokrasi yang mandiri. Banyak sekali ukuran DIY, untuk kita tetapkan jadi role model nasional bagi daerah lain,” tutur Yuddy seusai acara Penguatan Akuntabilitas Publik di Hotel Inna Garuda pukul 11.00 WIB.

Yuddy menyadari selama ini masih banyak propinsi di Indonesia yang mendasarkan pembangunan daerah pada anggaran. Idealnya pembangunan, mengeluarkan sedikit anggaran dengan hasil yang optimal.

Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi propinsi dan instansi terkait. “Banyak instansi pusat belum melaksnakan, pembangunan fisiknya orientasi pada belanja modal. Kinerja akuntabilitas di sini bukan ukuran penghabisan anggaran. (idealnya) Ini serapan sedikit tapi hasil maksinal ini contohnya di jogja,”.

Terkait dengan catatan instansi pusat yang memiliki PR akuntabilitas yang belum sempurna, Yuddy tidak berkomentar banyak. "Ini memang ada kebijakannya, tapi (kewenangan) Menteri Keuangan." |Winda Efanur FS|

back to top