Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Menpan, akui banyak instansi pusat belum memilki akuntabilitas yang baik

Menpan, akui banyak instansi pusat belum memilki akuntabilitas yang baik

Jogjakarta-KoPi| Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Yuddy Chrisnandy, memuji keberhasilan Propinsi DIY dalam penyelenggaraan Akuntabilitas publik.

Menpan menilai program-program pembangunan DIY memilki akuntabilitas publik yang baik. Prestasi DIY ini diharapkan dapat menjadi role model bagi 34 propinsi lain di Indonesia.

"DIY sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTT), akuntabilitas kinerja pemerintah itu nilainya A, satu-satunya propinsi di Indonesia yang dapat nilai A. Kedua, DIY memiliki peta jalan reformasi dan birokrasi yang mandiri. Banyak sekali ukuran DIY, untuk kita tetapkan jadi role model nasional bagi daerah lain,” tutur Yuddy seusai acara Penguatan Akuntabilitas Publik di Hotel Inna Garuda pukul 11.00 WIB.

Yuddy menyadari selama ini masih banyak propinsi di Indonesia yang mendasarkan pembangunan daerah pada anggaran. Idealnya pembangunan, mengeluarkan sedikit anggaran dengan hasil yang optimal.

Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi propinsi dan instansi terkait. “Banyak instansi pusat belum melaksnakan, pembangunan fisiknya orientasi pada belanja modal. Kinerja akuntabilitas di sini bukan ukuran penghabisan anggaran. (idealnya) Ini serapan sedikit tapi hasil maksinal ini contohnya di jogja,”.

Terkait dengan catatan instansi pusat yang memiliki PR akuntabilitas yang belum sempurna, Yuddy tidak berkomentar banyak. "Ini memang ada kebijakannya, tapi (kewenangan) Menteri Keuangan." |Winda Efanur FS|

back to top