Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Menpan, akui banyak instansi pusat belum memilki akuntabilitas yang baik

Menpan, akui banyak instansi pusat belum memilki akuntabilitas yang baik

Jogjakarta-KoPi| Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Yuddy Chrisnandy, memuji keberhasilan Propinsi DIY dalam penyelenggaraan Akuntabilitas publik.

Menpan menilai program-program pembangunan DIY memilki akuntabilitas publik yang baik. Prestasi DIY ini diharapkan dapat menjadi role model bagi 34 propinsi lain di Indonesia.

"DIY sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTT), akuntabilitas kinerja pemerintah itu nilainya A, satu-satunya propinsi di Indonesia yang dapat nilai A. Kedua, DIY memiliki peta jalan reformasi dan birokrasi yang mandiri. Banyak sekali ukuran DIY, untuk kita tetapkan jadi role model nasional bagi daerah lain,” tutur Yuddy seusai acara Penguatan Akuntabilitas Publik di Hotel Inna Garuda pukul 11.00 WIB.

Yuddy menyadari selama ini masih banyak propinsi di Indonesia yang mendasarkan pembangunan daerah pada anggaran. Idealnya pembangunan, mengeluarkan sedikit anggaran dengan hasil yang optimal.

Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi propinsi dan instansi terkait. “Banyak instansi pusat belum melaksnakan, pembangunan fisiknya orientasi pada belanja modal. Kinerja akuntabilitas di sini bukan ukuran penghabisan anggaran. (idealnya) Ini serapan sedikit tapi hasil maksinal ini contohnya di jogja,”.

Terkait dengan catatan instansi pusat yang memiliki PR akuntabilitas yang belum sempurna, Yuddy tidak berkomentar banyak. "Ini memang ada kebijakannya, tapi (kewenangan) Menteri Keuangan." |Winda Efanur FS|

back to top