Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Menkumham ngawur, janji akan obral remisi bagi koruptor

Menkumham ngawur, janji akan obral remisi bagi koruptor
Surabaya – KoPi | Rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk memberikan remisi bagi para koruptor mendapat tentangan keras. Fatkhul Khoir dari KontraS Surabaya menyebutkan bahwa upaya tersebut menodai visi Nawa Cita Jokowi.
 

“Memang hak setiap narapidana untuk mendapatkan remisi. Tapi dalam konteks pemberantasan korupsi hal itu sangat disayangkan. Bisa dibilang wacana tersebut wacana yang ngawur,” tukasnya ketika ditemui KoPi (16/3).

KontraS menganggap Menkumham tidak mempertimbangkan efek tindak pidana korupsi pada masyarakat. Padahal selama ini putusan hukum terhadap pelaku korupsi cukup rendah, tidak pernah mendapat hukuman maksimal. Bila ditambah dengan remisi, akan sangat menyakiti hati masyarakat.

Fatkhul berpendapat aturan sebelumnya yang menetapkan koruptor harus bersedia menjadi whistle blower untuk kasus korupsi besar sudah sesuai. Sampai saat ini kasus korupsi selalu melibatkan berbagai lini pemerintahan. Peran whistle blower diharapkan mampu membongkar benang kusut kasus korupsi yang ada.

Pemberian remisi secara cuma-cuma seperti pada napi biasa akan melemahkan penegakan hukum di Indonesia. Apalagi hal itu ditambah berbagai upaya pelemahan KPK yang terjadi baru-baru ini. “Korupsi itu kejahatan yang serius, makanya hukumannya juga harus serius. Karena itu seharusnya hukuman bagi koruptor harus bisa memberi efek jera,” ungkap Fatkhul.

back to top