Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Menkumham ngawur, janji akan obral remisi bagi koruptor

Menkumham ngawur, janji akan obral remisi bagi koruptor
Surabaya – KoPi | Rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk memberikan remisi bagi para koruptor mendapat tentangan keras. Fatkhul Khoir dari KontraS Surabaya menyebutkan bahwa upaya tersebut menodai visi Nawa Cita Jokowi.
 

“Memang hak setiap narapidana untuk mendapatkan remisi. Tapi dalam konteks pemberantasan korupsi hal itu sangat disayangkan. Bisa dibilang wacana tersebut wacana yang ngawur,” tukasnya ketika ditemui KoPi (16/3).

KontraS menganggap Menkumham tidak mempertimbangkan efek tindak pidana korupsi pada masyarakat. Padahal selama ini putusan hukum terhadap pelaku korupsi cukup rendah, tidak pernah mendapat hukuman maksimal. Bila ditambah dengan remisi, akan sangat menyakiti hati masyarakat.

Fatkhul berpendapat aturan sebelumnya yang menetapkan koruptor harus bersedia menjadi whistle blower untuk kasus korupsi besar sudah sesuai. Sampai saat ini kasus korupsi selalu melibatkan berbagai lini pemerintahan. Peran whistle blower diharapkan mampu membongkar benang kusut kasus korupsi yang ada.

Pemberian remisi secara cuma-cuma seperti pada napi biasa akan melemahkan penegakan hukum di Indonesia. Apalagi hal itu ditambah berbagai upaya pelemahan KPK yang terjadi baru-baru ini. “Korupsi itu kejahatan yang serius, makanya hukumannya juga harus serius. Karena itu seharusnya hukuman bagi koruptor harus bisa memberi efek jera,” ungkap Fatkhul.

back to top