Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Menjernihkan duduk perkara RUU Pilkada Perwakilan

Menjernihkan duduk perkara RUU Pilkada Perwakilan

Oleh: Bachtiar Dwi Kurniawan


Tulisan ini hendak merespon tulisan Hananto Widodo di koran ini kemarin (15/09) tentang tiga alasan penolakan pilkada (pemilihan kepada daerah) melalui DPRD. Tesis yang ingin saya ajukan dalam tulisan ini bukanlah perkara sepakat atau tidak sepakat. Melainkan, perlunya ada pertimbangan landasan pemikiran dari aspek otonomi daerah dan konstitusional yang lebih jernih.  

Rancangan perubahan UU Pemilu Kada (kepala daerah) yang diajukan pemerintah saat ini sedang dalam penggodokan DPR untuk dibahas sebelum disahkan menjadi UU. Salah satu draft usulan yang memancing perdebatan publik adalah pemilihan Kepala Daerah yang menggunakan mekanisme pemilihan melalui DPRD. Hal ini berbeda dengan praktek Pemilu Kada sebelumya yang sejak tahun 2005 mengunakan mekanisme pemilihan langsung.

Mekanisme pemilihan langsung merupakan eksperimen demokrasi yang cukup berani sebagai buah dari proses demokratisasi dalam konteks otonomi daerah. Sisi positif yang bisa kita petik dari model Pemilu kada secara langsung yang diantaranya adalah, pemilu kada secara langsung bisa menjadi pintu masuk dalam rangka memperkuat demokrasi dalam ranah lokal.
Dengan Pemilu Kada langsung masyarakat berpartisaspi aktif secara langsung di dalam menentukan kepemimpinan di daerah masing-masing. Rakyat relatif lebih mengenal sosok pemimpin yang dipilihnya agar tidak terkesan membeli kucing dalam karung. Dalam hal ini, rakyat menjadi pemilik saham mutlak terhadap pemimpin yang ada di daerahnya. Dengan Pemilu Kada Langsung berarti kepala daerah yang dipilih bisa dibilang telah mencerminkan aspirasi dan kehendak dari rakyat. Kepala Daerah terpilih juga akan memiliki legimitasi yang sangat kuat.


Catatan Pengalaman Praktik Pilkada

Pengalaman menunjukkan bahwa selama hampir sepuluh tahun ini, model pemilihan kepala daerah secara langsung juga menghasilkan berbagai persoalan. Menurut catatan dari Kemendagri sejak tahun 2005, 304 dari total 524 kepala daerah tersandung masalah korupsi, yang kalau dilihat dari kuantitas tentu sangat memprihatinkan lantaran para kepala daerah hasil pemilihan langsung tidak seperti yang diharapkan. Kasus korupsi muncul ditengarai lantaran praktek politik uang, mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kandidat yang maju dalam Pemilu Kada. Disamping, politisasi aparatur birokrasi dalam setiap hajatan Pemilu Kada berlangsung.

Pemilu Kada secara langsung terkesan hanyalah pertarungan elit. Tidak heran, dalam setiap gelaran Pemilu Kada terjadi konflik ditingkat elit yang dengan cepat merembet ke akar rumput. Setelah pemilihan, 90% pasangan yang terpilih (antara kepala daerah dan wakilnya) berjalan tidak harmonis alias pecah kongsi, sehingga berdampak pada roda pemerintahan.

Hubungan antar kepala daerah juga terjadi persoalan. Kadang kala, terjadi hubungan yang kurang baik antar kepala daerah: antara Gubernur dan Bupati atau Walikota. Karena merasa sama-sama dipilih rakyat dan bertangungjawab kepada rakyat, kadangkala Bupati/Walikota agak susah berkoordinasi dengan Gubernur. Kepala daerah biasanya patuh pada gubernur khususnya dalam soal anggaran daerah. Tentu, ini akan menyulitkan proses koordinasi dan konsolidasi pembangunan di tingkat daerah. Ini terjadi karena penekanan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada kabupaten dan kota.

Menejemen pemilihan yang terpisah-pisah menyebabkan frekuensi pemilihan kepala daerah sangat sering, membuat energi masyarakat terkuras, rakyat terkadang jenuh dengan proses pemilihan yang begitu sering, sehingga, berdampak pada apatisme masyarakat dalam proses pemilihan. Tentu ini tidak sehat dalam proses demokrasi lantaran Pilkada bisa terkesan hanya formalitas saja dan cenderung menghaburkan uang negara. 

Itulah sebabnya menapa pemerintah menawarkan rancangan UU Pemilu Kada yang di dalamnya memuat mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang ingin dikembalikan melalui DPRD. Rencana mekanisme pemilihan ini mendapatkan respon yang beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Anehnya, pembahasan RUU Pilkada tersebut mencuat pasca pilpres. Momentum pembahasan RUU Pemilu Kada yang terjadi intensif setelah gelaran pilpres ini semakin meningkatkan polemik, karena situasi kebatinan yang masih terbelah dukungan politiknya.
Masyarakat dan elit terjebak dalam dua kubu: kubu pendukung Pemilu Kada langsung dan kubu pendukung pemilihan melalui perwakilan. Kebetulan pendukung pemilihan melalui DPRD terkonsentrasi di kubu partai yang kalah dalam pemilu presiden. Ironisnya, perdebatan ini berjalan kurang begitu sehat dan cenderung saling menegasikan (waton suloyo), sehingga terkadang kurang menyentuh sisi substansinya.

Pilkada dalam Tinjauan Konstitusi

Di dalam konstitusi negara (UUD 45) hasil Amandemen khususnya pasal 18 ayat 4 menyebutkan bahwa Kepala Daerah; Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis ini bisa ditafsirkan beragam tergantung undang-undang turunan yang ingin mengaturnya. Kita pernah mempraktekkan cara demokratis ini dengan model pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada era Orde Baru. Kemudian, pada era reformasi (yang kran demokrasi dibuka lebih luas) pemilihan kepala daerah tetap dilakukan melalui DPRD melalui UU No 22 tahun 1999. Kemudian melalui UU 32 tahun 2004, terjemahan cara demokratis yang dipakai dalam pemilihan kepala daerah adalah melalui model pemilihan langsung seperti sekarang ini.

Tetapi jika seandainya melalui rancangan Undang-Undang yang baru kita bersepakat ingin merubahnya kembali dengan berbagai pertimbangan mengembalikan proses pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, dalam perspektif filosofi dan konstitusi Negara hal tersebut tetap syah secara konstitusional. Terlebih kalau kita lihat lebih jauh dalam konstitusi negara pasal 22 E, di sana bisa kita dapatkan bahwa sebenarnya tidak ada rumusan tentang Pemilu Kada. Konstitusi tidak mengenal Pemilu Kada. Dengan kata lain, Pemilu Kada bukan masuk dalam rezim Pemilu. Kata demokratis dalam pasal 18 ayat UUD 45 tidak hanya dimaknai pemilihan langsung, tetapi juga, bisa dimaknai melalui perwakilan.

Kalau melihat filosofi negara kita berdasarkan pancasila dan UUD 45, baik pemilihan kepala daerah secara langsung dan pemilihan melalui DPRD kedua-duanya bisa dikatakan demokratis dan konstitusioal. Demokrasi jangan sampai direduksi dengan terjemahan satu orang satu suara (one man one vote). Terjemahan ini tentu bisa “menyesatkan” pemahaman, sebab demokrasi menghalalkan adanya perwakilan
Dalam konteks inilah, kita perlu menghimbau kepada Pemerintah dan DPR untuk bisa membahas persoalan perubahan UU Pemilu Kada ini secara lebih jernih dan substantif, tanpa terpengaruh tekanan dari luar (kepentingan politik pragmatis dan ambisi kekuasaan segelintir elite politik) yang justru bisa membelokkan pembahasan UU keluar dari isi dan substansinya. Apapun model pemilihan yang diputuskan oleh DPR bersama Pemerintah haruslah berdasar pada pemikiran dan kajian mendalam dari sumber rujukan yang shahih/authoritatif demi kebaikan kehidupan tata pemerintahan yang baik bagi seluruh rakyat Idonesia.
 Selamat berdemokrasi.

-Dosen Fisipol UMY, Direktur Eksekutif IpoLS (Institute for Policy and Leadership Studies) (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

back to top