Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Menjerat dengan Undang-Undang dan Perda Air

Menjerat dengan Undang-Undang dan Perda Air

"Dalam mengelola sumber daya air harus berlandaskan pada pengelolaan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya air yang berkelanjutan demi kemakmuran rakyat dengan berdasar kepada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaataan umum, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sudah berjalan dalam UU Sumber Daya Air." -Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva-

Jogja-KoPi| Ancaman hilangnya sumber air tanah di Jogja mungkin juga menjadi masalah banyak daerah. Para aktivis lingkungan hidup yang peduli masih sedikit beraksi. Mereka bahkan juga belum menggunakan piranti hukum yang ada untuk memuluskan perjuangan mereka termasuk kasus aktivis Dodok yang menuding hotel-hotel sebagai akar masalahnya.

UU no. 7 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air sebenarnya mengatur tata cara pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Pada pasal 94 ayat (2) poin a dan b, berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian pihak lain bisa di denda maksimal satu Miliar.

Menurut Budi dari Badan Lingkungan Hidup Jogja, pelaksanaan amanah UU tersebut perlu berhati-hati dalam menfasir, bila UU tersebut dijadikan senjata untuk menjerat hotel. Pasalnya masalah air ini memerlukan kajian yang lebih lanjut. Hotel masih berada di wilayah abu-abu tentang salah atau tidaknya.

Berkaitan dengan undang-undang ini termasuk upaya Clash Action yang bisa dilakukan masyarakat bila merasa dirugikan oleh pihak-pihak pengelola sumber daya air, Dodok justru bersikap pesimis bahwa hukum di negeri ini bisa berjalan dan berlaku adil.

“Wah bukan nggak percaya dengan hukum di negeri ini, hanya belum yakin kalau hukum bisa tajam kemanapun. Banyak contoh di negeri ini, penyelesaiannya melalui jalur hukum kecil dimenangkan apalagi oleh rakyat jelata”.

Namun sikap optimis ditunjukan Eko Teguh. Menurutnya hukum bisa dijadikan argumen untuk melancarkan aksi. Aksi kampanye yang tengah dilakukan bisa menabrak hukum yang tidak adil.

Ketua WALHI Jogjakarta, Halik Sandera pun mengatakan sebenarnya sejak tahun 2010 untuk mengantisipasi hal ini telah ada Perda yang mewajibkan setiap bangunan usaha membuat sumur resapan. Bahkan warga wilayah RT diharuskan membangun sumur resapan. Namun hingga kini realisasinya belum terlihat.|Winda Efanur Fs

back to top