Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Menilai kualitas Jokowi sebagai capres RI 2014 (1)

Menilai kualitas Jokowi sebagai capres RI 2014 (1)

Praktik politik semasa menjabat sebagai Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), mendapat perhatian publik nasional. Sebab sukses menciptakan pemerintahan kota yang demokratis dalam mengatasi konflik kebijakan perkotaan. Pada awal pemerintahannya periode 2005-2010, Joko Widodo berhasil melakukan relokasi PKL (pedagang kaki lima) setelah tiga pemerintahan sebelumnya gagal.

Proses pertemuan Joko Widodo dengan para PKL belangsung selama 54 kali pertemuan. Praktik politik Joko Widodo membuahkan hasil, kebijakan relokasi PKL berhasil dengan partisipasi aktif dari masyarakat PKL. Akibatnya Jokowi sukses memboyong ratusan PKL dari Banjarsari ke Pasar Klithikan di Semanggi.

Sejak keberhasilan relokasi PKL secara damai tersebut, Kota Solo dianggap sebagai kota yang paling sukses dalam pembangunan dan tata kotanya di Indonesia. Walikota yang telah terpilih dua kali masa jabatan walikota dari periode 2005-2010 dan periode 2010-2015 tersebut dikenal sangat aktif melakukan komunikasi politik langsung dengan masyarakat akar rumput dalam diskusi tatap muka untuk mencari jalan keluar atas konflik kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah kota.

Istilah populer praktik tersebut adalah blusukan. Pemerintahan Joko Widodo mempraktikkan proses komunikasi politik yang diskursif dengan masyarakat, relasi yang setara antara walikota dan masyarakat dan memberi unsur keberpihakan atas posisi lemah masyarakat.

Joko Widodo pun dipandang berani dalam menyarakan aspirasi masyarakat dalam kasus pembangunan kota yang diusulkan oleh struktur kekuasaan di atasnya, yaitu gubernur Jawa Tengah. Seperti pada kasus penolakan rencana pembangunan mall di lokasi bekas pabrik es Saripetojo oleh kelompok swasta yang didukung gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Joko Widodo menggunakan dua alasan politik mendasar, pertama tentang perda tentang perlindungan pasar tradisional dan perlunya mendengar aspirasi masyarakat di sekitar lokasi pembangunan mall.

Pandangan Jokowi tersebut bersesuaian dengan beberapa demonstrasi kelompok-kelompok masyarakat yang menolak rencana pembangunan mall oleh gubernur Jateng karena akan mengganggu pasar tradisional. Praktik politik Jokowi tersebut cukup jarang ditemukan dalam pengalaman demokrasi lokal selama ini.

Pada September 2012, Jokowi memenangkan pertarungan dalam pilkada gubernur DKI Jakarta. Jokowi masih mempraktikkan blusukan. Selain itu, dia berupaya memperbaiki birokrasi dengan pengontrolan langsung terhadap perilaku pejabat-pejabat birokrasi pemerintahan. Praktik yang belum pernah dilakukan gubernur-gubernur sebelumnya. Jokowi berupaya menyelesaikan masalah kemacetan pada simpul-simpul lalu lintas di Jakarta. Wilayah Tanah Abang merupakan salah satu yang secara cepat ditangani dari masalah kemacetan, kesemrawutan, dan ketidakrapian para pedagang maupun pengguna lalu lintas.

Belum lima tahun pemerintahannya di DKI Jakarta, Jokowi maju sebagai salah satu capres RI dari PDI-Perjuangan. Pernyataan resmi dari Megawati melalui pesan tertulisnya menyebutkan bahwa Jokowi akan maju sebagai capres RI dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Pertanyaannya, apakah pantas Jokowi meninggalkan Jakarta untuk maju sebagai capres RI 2014?***

 

*Litbang KoPi

back to top