Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Menghapus Justice Collaborator, Jokowi dinilai menghianati Nawacita

Menghapus Justice Collaborator, Jokowi dinilai menghianati Nawacita

Jogja-KoPi| Pusat Kajian Anti Korups (PUKAT) FH UGM menentang keras penghapusan “Justice Collaborator”. Justice Collaborator adalah salah satu syarat pemberian remisi untuk narapidana korupsi yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara pidana yang dilakukannya.

Pemerintah melalui Kemenkumham tersebut tertuang dalam Rencana Peraturan Pemerintah ( RPP) tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengganti PP nomor 99 tahun 2012. Syarat Justice Collaberator yang tadinya diatur dalam pasal 34 A (1) huruf a PP nomor 99 tahun 2012 dihilangkan dalam PP pengganti.

Menurut PUKAT UGM, dasar alasan penghapusan itu adalah over capacity LAPAS. Namun hal itu terbantahkan dengan data base Pemasyarakatan bahwa penghuni LAPAS dalam kasus korupsi hanya sekitar 3.894 ( 2%) dari sekitar 193.749 total penghuni LAPAS .

Jumlah ini jauh lebih kecil ketimbang narapidana pengguna narkoba yang mencapai 22,157 yang seharusnya menjalani rehabilitasi sesuai UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Artinya mempermudah remisi koruptor tidak akan menjawab masalah over capacity.

Sementara ini Mengkumham Yasony Laoni juga berargumen memperbaiki sistem peradilan pidana. Justice Collaborator seharusnya masuk dalam peradilan bukan diletakkan di PP. Apa yang disampaikan Menkunham jusrtru membingungkan. Demikian Siaran Perss PUKAT UGM.

Penelita PUKAT, Zaenur Rahman mengatakan Justice Collaborator itu sendiri sudah diatur dalam sistem peradilan Indonesia.

"Pelaku yang bekerja sama atau saksi pelaku dalam konsep UU 31 tahun 2014 mendapatkan penanganan khusus, penghargaan atas keskasia, maupun perlindungan LPSK. Bentuk penghargaan berupa keringan penjatuhan pidana, atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain. JPU juga akan menuntut ringan.” Katanya dalam jumpa press, Selasa (23/8).

Selain itu, menurut Zaenur, Yasona juga mengatakan meskipun Justice Collaborator dihapuskan pemberian remisi tetap akan bekerja sama dengan lembaga terkait.

"Namun kenyataannya draf RPP menghapus pasal 34 B yang mengatur syarat pertimbangan tertulis dari mentri dan/atau pimpinan lembaga terkait dihapus. Artinya remisi akan menjadi kewenangan sepenuhnya oleh Kemenkumham." jelas Zaenur.

Penambahan syarat remisi menjadi tanda bahwa tindak pidana tersebut sangat serius. Hanya tindak pidana khusus terorisme, narkotika dan prekusor narkotika,psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dibebankan persyaratan tambahan remisi, termasuk Justice Collaborator.

Hilangnya efek jera

Peneliti PUKAT lainnya, Fariz Fahriyan mengemukakan apabila syarat Justice Collaborator dihapus , akan semakin menghilangkan efek jera koruptor. Dengan remisi, maka masa tahanan akan jauh berkurang.

"Mereka akan menikmati remisi yang diobral dalam pasal 31-44 RPP yang meliputi remisi umum, remisi khusus, yaitu remisi hari besar keagamaan , remisi tambahan, dan remisi kemanusiaan. Selain besarnya subyektifitas, persyartan jenis jenis remisi itu mampu dipenuhi oleh narapidana. Sebagai contoh kasus Jaksa Urip, dengan adanya remisi remisi itu , dari seharusnya 20 tahun masa tahanan, Ia hanya menjalankan selama 9 tahun”. Terang Fariz.

Masih menurut Fariz, hilangnya persyaratan Justice Collaborator menambah keengganan koruptor untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Bagi koruptor lebih baik menunggu hujan remisi. Pengungkapan tindak pidana akan semakin sulit

Fariz menegaskan rezim pemerintahan Jokowi melalui Menkumham akan mengkhianati salah satu cita cita Nawacita bila benar-benar mengilangkan syarat Justice Collaborator nanti.

"Mempermudah pemberian remisi tidak mempunyai landasan yang bisa diterima, baik secara yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Pengahpusan syarat Justice Collaborator sejatinya sama dengan mengobral remisi. Oleh karena itu , apabila draft rancangan Kemenhumkam tetap disahkan, masyarakat semakin yakin bahwa pemerintahan Jokowi tidak pro pemberantasan korupsi," pungkas Fariz Fahriyan dari PUKAT UGM.

back to top