Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Mengelola beasiswa Dikti secara manusiawi

Mengelola beasiswa Dikti secara manusiawi

Oleh: Mohammad Rokib


Keterlambatan pencairan beasiswa yang dikelola Dikti sudah sering terdengar. Tetapi, gaungnya tidak sekeras seperti saat ini. Fenomena ini ibarat bola salju yang mengelinding dan terus menumpuk. Beberapa teman diskusi di tim Litbang Kopi ini juga memiliki pengalaman yang terkadang menyesakkan dada dan perlu tarikan nafas panjang.

Jangankan di luar negeri, beasiswa di dalam negeri yang dikelola Dikti juga terkadang memiliki problem yang sama: telat cair. Maka, di awal studi biasanya para mahasiswa itu harus mengeluarkan dana pribadi untuk membayar uang kuliahnya. Seorang penerima beasiswa luar negeri Dikti mengatakan bahwa di awal kuliah dirinya harus mengeluarkan dana pribadi untuk living allowance dan settlement allowance tanpa tuition fee (uang kuliah) di bulan pertama (Kompas.com, 10/09).  

Ada persoalan esensial kenapa kasus ini perlu dibicarakan di sini. Secara sederhana, penanganan beasiswa luar negeri harusnya lebih mudah ditangani karena karyasiswa adalah mereka (dosen) yang melek teknologi informasi (untuk urusan birokrasi dan laporan studi online), jumlah peserta yang mudah dirinci, dan kemandirian karyasiswa terkait birokrasi. Namun, kemudahan ini justru tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang baik, Dikti mengesampingkan hak-hak substansial penerima beasiswa: kepastian tuition fee dan living cost.


Ketika para karyasiswa mengadukan masalah tersebut ke UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) serta membincangkan di media sosial, respons Dikti baru mengemuka ke publik. Pengakuan atas inefisiensi sistem pengelolaan beasiswa pun terlontar seraya menggulirkan rencana pembentukan unit khusus pengurusan beasiswa. Yang lebih mengejutkan, Kemendikbud tiba-tiba menerbitkan surat keabsahan dosen guna mendaftar beasiswa LPDP yang proses pengelolaannya sudah terbangun secara sistematis (sebelumnya, para dosen tidak bisa mengakses beasiswa ini). Surat kemendikbud ini bernomor: 134580/MPK.A/DT/2014 (tertanggal 12 Agustus 2014). Surat ini dikirimkan saudara Muna Madrah (dosen Unissula) kepada tim Litbang Kopi pada 12 September 2014 via Facebooknya.    

Habitus mahasiswa pasca sarjana

Perlu diketahui bersama bahwa karyasiswa adalah unsur inti dari pendidikan tinggi, sehingga, kualitasnya mutlak diperkuat dengan berbagai dukungan studi jenjang pendidikan pascasarjana (master dan doktor). Penguatan kualitas itu tentunya melibatkan banyak hal, utamanya menciptakan habitus akademik yang mumpuni di Indonesia. Alasan fasilitasi Dikti mendorong dosen belajar ke luar negeri tentu didasarkan atas realitas kualitas pendidikan dalam negeri yang masih butuh percepatan pengembangan. Setelah lulus studi di luar negeri, diharapkan kultur akademik-ilmiah dapat ditularkan ke kampus-kampus di Indonesia.

Maksud mulia tersebut nyatanya menyisakan lubang hitam yang tampaknya sangat mengganggu. Dengan terbukanya kasus aduan karya siswa luar negeri di atas, dapat dipahami bahwa sistem yang dibangun oleh Dikti tampak belum ingin sepenuhnya serius memperbaiki kualitas dosen. Bagaimana mungkin kualitas bisa dicapai ketika karya siswa harus mengatasi masalah tution fee, living cost, dan berbagai kebutuhan keluarganya secara bersamaan. Tidak mengherankan bila kemudian banyak dari mereka yang belajar sambil bekerja (part time), bahkan ada juga dosen yang bekerja sambil belajar (mementingkan bekerja daripada belajar). Lalu, bagaimana mungkin proses belajar yang memerlukan totalitas academic engagement  tersebut dapat diraih dalam waktu yang relatif singkat 3-6 tahun.

Belajar pengalaman dari teman-teman yang pernah dan sedang studi di luar negeri,  setidaknya seorang mahasiswa doktoral dalam sehari idealnya harus membaca satu bab buku dan satu artikel jurnal ilmiah. Logikanya, dalam setahun setidaknya dia dapat membaca 365 jurnal dan/atau bab buku sesuai topik penelitian yang ditekuninya. Dia juga harus membaca penelitian-penellitian/disertasi/tesis terdahulu yang mendasari unsur novelti dari risetnya. Juga, harus membuat catatan, mendiskusikan dengan pembimbing, melakukan riset lapangan, hingga menulis utuh riset setidaknya dalam jangka waktu minimal 3 tahun. Belum lagi, mereka ditahun pertama doktoral harus mengikuti kuliah kurang lebih dua tahun lamanya (sebelum riset disertasinya dilakukan). Kecuali di Amerika Serikat, biasanya menempuh studi minimal 4 tahun. 

Bisa dibayangkan betapa waktu 3 tahun itu sangat pendek untuk menyelesaikan studi doktoral secara serius, apalagi, mereka harus berpikir untuk bekerja terutama di bidang lain. Tetapi, beasiswa yang diberikan Dikti membatasi durasi studi maksimal tiga sampai empat tahun saja. Kenapa tidak diberikan kelonggaran, misalnya, maksimal lima atau enam tahun dengan apresiasi dan reward yang prestisius bagi mereka yang menyelesaikan masa studinya tiga tahun ?.

Mereka dituntut untuk membawa perubahan kultur akademik, terutama riset ilmiah, ketika kembali ke kampusnya masing-masing. Kultur akademik yang paling tidak tercermin dari banyaknya kualifikasi doktor diharapkan merubah kultur birokratis yang menjangkiti pendidikan tinggi di Indonesia saat ini. Pada konteks inilah, tulisan Moh. Mudzakkir tentang Polemik pembentukan Kemendikti-Ristek (koranopini.com) juga relevan dengan adanya kasus kritikan para karya siswa luar negeri. Barangkali, alasan administratif dan peranan supervisi merupakan alasan yang dikemukakan oleh Dikti terkait keterlambatan dana beasiswa luar negeri.

Tetapi, pernyataan sikap pengurus pusat perhimpunan karyasiswa Dikti luar negeri (PKDLN) yang dishare via akun Facebooknya oleh saudara Nasir Sonni (ketua umumnya) kepada tim litbang Kopi menunjukkan bahwa alasan Dikti tersebut terkesan tidak realistik. Keterlambatan pencairan beasiswa Dikti itu tidak diinformasikan secara jelas. Akibatnya, sebagian karyasiswa terancam dikeluarkan oleh universitasnya, karena masalah keuangan (lebih lengkapnya, lihat www.pkdln.or.id)

Berharap pada pemerintah baru

Cita-cita ideal dari ribuan dosen yang telah menempuh program doktoral di negara-negara maju tidak lain adalah penyegaran kembali SDM yang mampu me-replace para doktor dan profesor yang—menurut Terry Mart—sudah mengalami pembusukan akademik. Kualitas akademik dan publikasi penelitian di perguruan tinggi saat ini memang bisa dikatakan sudah berkarat, karena terputus dari akar sejarah riset-riset terdahulu. Sehingga, kebanyakan riset-risetnya tidak mampu terlibat di dalam perdebatan akademik di jurnal internasional, karena temuan kebaruannya ahistoris.

Sejujurnya, kampus-kampus kita yang berpotensi menambah karat akademik itu dapat diubah dengan meminimalisir konsentrasi birokrasi dan memperkuat komunitas ilmiah. Jalan ini bisa diwujudkan secara sistemik melalui program-program Dikti yang benar-benar fokus terhadap pengembangan kualitas akademik dosen. Seperti pemerataan hibah riset kepada para dosen, terutama dosen-dosen muda, pemberian beasiswa yang layak di jenjang pascasarjana di dalam dan di luar negeri tanpa dibebani urusan birokratis agar penerimanya serius belajar.  

Momentum terpilihnya Presiden baru RI, Jokowi, diharapkan mampu memperbaiki sistem pendidikan tinggi yang benar-benar fokus, serius, dan peduli pada perbaikan kualitas para dosennya. Semoga ini menjadi suatu masukan berharga bagi rumah transisi yang hendak merombak Kemendikbud dan mengagendakan berdirinya Kemendikti-Ristek. Amien !.

-Tim Litbang Kopi, Ketua Komisi bidang Pendidikan HIPIIS Jatim, Alumnus Graduate Fellow pada Asian Research Institute (ARI), National University of Singapore.




 

 

back to top