Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Mengabaikan peringkat pendidikan

Mengabaikan peringkat pendidikan

Oleh: Edi Subkhan


Saudara Cahyo Seftyono, dalam opininya di koran ini (19/09) kemarin melupakan satu hal penting. Cahyo tampaknya lebih terfokus pada peringkatan di tingkat pendidikan tinggi. Dan, belum menyentuh ke level pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen) yang sejatinya adalah dasar pijakan seseorang sebelum masuk ke pendidikan tinggi. Karena itulah, Saya berusaha mengulasnya di tulisan ini agar pembaca mendapatkan pengetahuan dan informasi yang utuh.

Ketika hasil pemeringkatan dari Programme for International Student Assessment (PISA) dikeluarkan pada 3 Desember 2013_dan Indonesia berada di peringkat nomor 2 (dua) dari bawah_banyak pihak menilai adanya ketidakbecusan pemerintah menangani pendidikan nasional. Yakni, pendidikan yang tidak mengasah dengan baik kemampuan nalar anak didik dalam matematika, membaca, dan sains. Tiga hal ini yang menjadi standar penilaian PISA.
   
PISA adalah tes yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada anak umur 15 (lima belas) tahun di lebih 60 (enam puluh) negara sejak tahun 1997. Hasil tes PISA digunakan sebagai bahan analisis dan rekomendasi pengambilan kebijakan tertentu, terutama dalam bidang pendidikan.
   
Meskipun, banyak pihak mengkritik mengenai bagaimana PISA mengambil data dan analisisnya. Bahkan, banyak pihak juga mengatakan: acuhkan saja pemeringkatan dari PISA, dan jangan jadikan ia acuan untuk mengubah bagaimana cara anak-anak kita belajar lebih baik. Sebagaimana diungkapkan oleh Woulfe (2013), Kreiner, seorang profesor emiritus di University of Copenhagen, menemukan beberapa masalah dalam tes ala PISA. Ia menguji 20 (dua puluh) soal kemampuan membaca pada tahun 2006 dengan menggunakan prosedur PISA. Hal yang tidak berbeda dikemukakan David Spiegelhalter, profesor di Univesity of Cambridge, yang juga menyatakan sangat tidak percaya perankingan oleh PISA karena alasan metodologinya.
   
Profesor Joerg Blasius, Sosiolog Jerman dari University of Bonn, menyatakan: “dalam pengambilan data PISA akan menentukan sekolah yang akan dijadikan sampel tes”. Namun, sekolah tersebut dapat menerima atau menolak, dengan pertimbangan akan memberi efek buruk atau tidak pada pemeringkatan PISA nantinya. Ketika PISA memilih kelas yang akan diberi tes, maka pihak sekolah boleh mengajukan anak-anak yang sekiranya pintar dan tidak memilih anak-anak yang sekiranya tidak akan bisa menjawab tes dengan baik dan benar. “mudah untuk menaikkan rangking PISA, karena tak ada yang mengeceknya, tak ada yang melihatnya,” ujarnya. Katanya lagi, “Jangan terlalu serius menanggapi perangkingan PISA, kalau turun beberapa poin jangan khawatir, jika naik beberapa poin jangan gembira, dengan kata lain PISA tak ada artinya”.
   
Problem yang dibahas juga adalah pemerintah/negara dan banyak akademisi selalu mengaitkan hasil tes PISA dengan sistem pendidikan di negara tersebut (termasuk di Inggris). Oleh karena itu, gegap gempita setelah hasil tes PISA dikeluarkan secara resmi biasanya diikuti oleh diskusi dan perumusan ulang hal-hal apa yang harus diperbaiki dari sistem pendidikan sebuah negara tertentu (baca: negara inferior yang masih terdikte hasil tes PISA).
   
PISA sendiri menyatakan tidak tepat jika dikatakan perankingan PISA menunjukkan kualitas sistem pendidikan di negara tersebut. PISA hanya menguji kemampuan matematika, sains, dan literasi anak saja. Bukan menguji/menilai sistem pendidikan sebuah negara. Walau kemampuan anak didik dapat dilogikakan sebagai akibat dari praksis pendidikan yang ada di sebuah negara, namun faktor budaya, psikologis, sosiologis, dan politik yang menjadikan kemampuan anak tidak prima ketika mengerjakan tes PISA.

Bias metodologis

Persoalan lainnya dalam perangkingan PISA, selain metode dan analisis data, adalah pada sistem perankingan (league tables) internasional tersebut. Anda tahu, bahwa Menteri Pendidikan Denmark, Christine Antorini, menyatakan untuk mengabaikan saja hasil perankingan oleh PISA. Demikian juga, dengan Menteri Pendidikan Argentina. Pendidikan itu tujuannya bukan sekedar untuk menggejar ranking, apapun bentuknya, melainkan untuk melakukan perubahan personal dan sosial ke arah yang lebih baik. Lagipula, kalau memang problem Indonesia adalah rendahnya kemampuan bernalar dalam matematika, sains, dan literasi, mengapa tidak berupaya merumuskan sendiri kurikulum, metode pembelajaran, dan assessment yang dapat mendukung itu semua menjadi lebih baik ? Mengapa menginduk dan menyandarkan diri pada hasil tes PISA yang oleh banyak pihak dianggap menyimpan “bias budaya” ?.


Lagipula, tes PISA adalah tes di atas kertas (pencil & paper test). Artinya, assessment jenis tersebut tidak memberi pengalaman riil memecahkan masalah dalam dunia kehidupan sosial sehari-hari. Bukankah pada ujung-ujungnya ilmu itu mesti berguna, bermanfaat, dan bermakna untuk kehidupan ? Bukan untuk pamer peringkat. Logika PISA ini sangat mirip Ujian Nasional (UN) di Indonesia. Hanya, PISA bukan untuk menentukan standar kelulusan, melainkan perangkingan. 
   
PISA patut dipertanyakan jika akan dijadikan indikator mutu pendidikan. Mengapa ? Karena, saya sebagai awam, misalnya, tidak pernah tahu kapan tes PISA dilaksanakan di Indonesia, di mana tempatnya, sekolah mana yang dijadikan sampel, siswa yang dites siapa saja, jumlahnya berapa, kualitas soalnya bagaimana, dan lainnya. Bisa jadi, sampelnya cuma berapa anak dan sudah dianggap representatif/mewakili gambaran seluruh kualitas anak Indonesia. 
   
Bukankah teramat naif jika hasil PISA lantas menjadi dasar reformasi kebijakan pendidikan dan ditimpakan untuk seluruh sekolah-sekolah di Indonesia ? Lagi-lagi, kita tidak tahu di mana tes PISA tersebut dilakukan, kapan, sampelnya berapa, siapa saja, dan lainnya. Setali tiga uang dengan itu adalah PIRLS dan TIMSS. Saya tidak pernah tahu kapan dilakukan tesnya, pada siapa, di mana, sampelnya berapa, dan lainnya. Lagipula, banyak pakar mempertanyakan keabsahan metodologi dan analisis dari PISA.
   
Tes-tes jenis tersebut juga tidak akan dapat mengetahui apakah betul kemampuan anak yang dijadikan sampel menjawab soal-soal dari PISA adalah karena efek signifikan pembelajaran di kelas, content kurikulum, dan jenis evaluasi yang tepat. Terlalu jauh jikalau mengaitkan hasil tes PISA dan pemeringkatannya dengan kualitas sistem pendidikan di Indonesia secara holistik.    

Kontesktualisasi pendidikan kita   

PISA merupakan produk dari sistem epistemik positivistik yang mengandaikan bahwa manusia itu bisa diukur dan dipahami berdasarkan rumus statistik. Sungguh tidak beradab jika manusia kecil yang unik di negeri ini harus diseragamkan kemampuannya hanya melalui kelulusan test kognitif saja bukan ? Sungguh sangat tidak manusiawi !   
   
Logika generalisasi itulah yang mesti dikhawatirkan. Karena cenderung menjadikan problem yang terjadi di satu konteks tertentu (yang menjadi sampel tes PISA) dianggap sebagai problem general di semua konteks, pada akhirnya kebijakan untuk memperbaikinya adalah seragam di semua konteks pendidikan. Padahal, bisa jadi akar masalahnya berbeda.

Di sini berdiri secara diametral dua kubu paradigma pikir, yaitu generalisasi vs kontekstualisasi. Kalau diminta memilih, saya akan ambil sikap yang “kontekstual” ketimbang “generalisasi” fenomena. Kita bicara soal metodologi riset mana yang dapat dikatakan lebih tepat (realible) dipakai sebagai pertimbangan dalam mengubah kebijakan pendidikan. Jangan-jangan, karena penentu kebijakan dalam kementerian pendidikan nasional bangsa ini adalah kumpulan pakar-pakar eksakta lantas semuanya distandarkan dengan logika kuantitatif. Ini sangat mungkin terjadi bukan ?
   
Memang benar, pendidikan kita lemah dalam mengasah nalar matematika, sains, dan literasi. PISA bisa jadi petunjuk, tapi bukan petunjuk besar dan tidak perlu dibesar-besarkan karena problem metode pengumpulan data dan analisisnya tidak memegang prinsip humanisme. Sebagai penutup, Saya kutip apa yang dikatakan oleh Egon G. Guba (2007, p. xi) dalam kata pengantarnya untuk buku “Action Research” 3rd edition yang ditulis oleh Ernest T. Stringer.

“… I hoped all research that might roperly be called human inquiry would exhibit three characcteristics: decentralization, deregulation, and cooperativeness in execution. [...] By decentralization I meant to indicate a movement away from efforts to uncover generalizable ‘truths’ toward a new emphasis on local context. [...] Without intimate knowledge of local context, one cannot hope to devise solutions to local problems. All problems are de facto local; inquiry must be decentralized to the local context.”
   
Semoga bangsa ini kembali ke jalan yang benar dalam mengurusi soal pendidikan. Jalan yang “diridhoi” idealisme kemanusiaan.

-Penulis buku Manipulasi Kebijakan Pendidikan (bersama Darmaningtyas), Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang


back to top