Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Mendagri merencanakan Pemilu serentak di tahun 2019

Mendagri merencanakan Pemilu serentak di tahun 2019

Sleman-KoPi|Menteri dalam negeri (Mendagri)Tjahyo Kumolo merencanakan Pemilu serentak di tahun 2019 sebagai batu loncatan penguatan sistem dan program antara presiden dan gubernur terpilih.

Pasalnya, Tjahyo melihat adanya ketidak sesuaian program presiden dengan program yang dijalankan oleh legislatif terpilih (calon gubernur, calon bupati,dll), sehingga mengakibatkan antar lembaga pemerintah an saling menjatuhkan seperti halnya di Parlemen.

"Kita ingin menyelaraskan semua program dari gubernur, presiden, dan semua lembaga lewat keserentakan Pemilu. Kita tidak ingin ada yang saling menjatuhkan satu sama lain disaat sudah terpilih nanti”, ujarnya saat diwawancarai di UGM,Kamis (27/4).

Tjahyo juga mengatakan setidaknya terdapat 4 poin yang harus diwujudkan oleh lembaga pemerintah dalam pemilu serentak di tahun 2019 agar tercipta keselarasan hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat mempercepat reformasi birokrasi di daerah.

Pertama, partisipasi masyarakat harus maksimal. Kedua, semua lembaga aparatur negara baik itu, TNI, Polri, PNS, dan aparatur lainnya harus netral. Ketiga, tidak ada politik uang dan yang keempat, tidak ada ancaman,tekanan dan pasangan calon harus beretika.

"Kami bersama pansus, dan lembaga pemerintahan lainnya akan memperkuat sistem UU KPU yang selalu berubah lima tahun sekali. Harapannya setelah UU KPU direvisi maka tingkat pertisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 menjadi maksimal”, lanjutnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Sri Sultan Hamengkubowono ke X. Sultan berharap pada Pemilu serentak 2019, sistem atau program presiden kedepan dapat menjadi lebih kuat dan didukung oleh semua lembaga legislatif.

Sementara, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie mengatakan pada pemilu serentak atau pilkada serentak harapannya dapat lebih beretika. Lewat lembaganya,Jimly menkampanyekan agar pemilu serentak lebih tertib dan beretika khususnya bagi paslon dan panitia penyelenggara.

"Meski masyarakat menilai pilkada atau pemilu serentak sebelumnya bagus namun perlu juga sebuah penguatan etika disemua pihak saat pemilu atau pilkada serentak berlangsung", pungkasnya.|Syafiq Syaiful Ardli

back to top