Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

Menakar Keamanan Siber di Indonesia dan Langkah-langkah Pencegahan Strategis

2018 03 14 PHOTO 00000479

Jakarta–KoPi| Dalam era digital saatini, kebutuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan terbuka menjadi tuntutan besar. Keberadaan teknologi digital dan internet dinilai dapat menjadi stimulan untuk meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) di Indonesia.

Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Microsoft Indonesia, Center for Digital Society mengadakan loka karya dengan tajuk “Data danKeamanan Siber dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” bertempat di Crowne Plaza, Jakarta Pusat (13/3).

Rangkaian loka karya dibuka dengan kata sambutan dari Reza Topobroto selaku Head of Legal Affairs Microsoft Indonesia. Dalam sambutannya, Reza mewanti-wanti tentang keamanan siber yang terus berkembang menjadi berbagai bentuk di seluruh dunia.

“Ketika kita bicara tentang data, kita menyadari jika data punya nilai. Maka dapat muncullah niat baik atau buruk. Niat buruk biasa kita terjemahkan sebagai keamanan siber. Peningkatan tren keamanan siber semakin meningkat seiring dengan perkembangan pengguna internet. Dimana manusia beraktivitas, di situlah aktivitas criminal muncul.”

Kemudian, Firmansyah Lubis, Direktur e-government, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bercerita tentang rencana pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan kota pintar.

“Pemerintah memiliki program gerakan 100 smart city.Tahun lalu sudah ada 25, saat ini sedang mencari 75 kota smart city lainnya. Keluarannya adalah master plan dan blue print. Kita menyewa 40 narasumber untuk kita terjunkan ke kota-kota terpilih agar dapat membantu pembuatan masterplan kota pintar. Kita ini tidak bertindak sebagai konsultan, tapi kita pemimpin. Kita memimpin kota-kota tersebut untuk membuat masterplan kota pintar.”

Secara umum, lokakarya kali ini membahas dua isu hangat dan penting. Di sesi pertama, pembicara menyampaikan paparan mengenai teknologi big data dan perannya dalam konteks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Big data sudah sangat sering dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk menghadirkan strategi bisnis yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Di Indonesia, perusahaan tele komunikasi merupakan lembaga yang bisa memulai mining data dan memanfaatkan big data tersebut untuk kepentingan mereka. Kemendagri dapat melakukannya melalui proyek e-ktp, perbankan melalui data nasabah dan kartu kredit. Pemerintah seharusnya juga sudah melakukan terobosan di big data karena mereka memiliki data yang sangat besar di seluruh Indonesia.” Ujar Rudi Rusdiah, perwakilan dari Asosiasi Big Data Indonesia.

Di paruh kedua lokakarya, para pembicara kemudian memaparkan materi mengenai keamanan siber dalam era sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Saat penetrasi teknologi digital dan internet terus meningkat di Indonesia, ancaman yang datang dari keamanan siber juga kian bertambah besar.

Seperti dikatakan Ardi Suteja, pimpinan Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), perkembangan keamanan siber di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya dan literasi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya waspada untuk menghadapi disrupsi digital.

“Entry point kita untuk masuk ke internet adalah menggunakan identitas pribadi, namun kita belum sadar betul tentang perlindungan data pribadi. Kita sering mengumbar identitas pribadi di media sosial. Bocornya bukan selalu di pemerintah, namun di diri kita sendiri karena ketidaktahuan tentang perlindungan data.”UjarArdi.

Serupa dengan pendapat Ardi, wakil ketua bidang operasional keamanan ID-SIRTII/CC Muhammad Salahudden juga menyoroti lemahnya regulasi tentang perlindungan data di Indonesia.

“Kelemahan kita (Indonesia) terletak di dua hal, pertama, hampir tidak ada regulasi yang diperbaharui secara berkala sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kompetensi regulasi. Lalu yang kedua adalah budaya dalam penerapan keamanan. Ini adalah akibat dari kekosongan regulasi tersebut.” Terang Muhammad.

Walaupun Indonesia masih tertinggal dalam hal perlindungan data dan keamanan siber, terlalu banyak kritik tidak akan membawa perbaikan yang nyata.

Para pembicara menganjurkan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mulai melakukan langkah strategis untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai serta kapabilitas pengguna yang siap di era disrupsi digital.

“Tugas kita (sekarang) adalah bagaimana kitamenyiasati kekurangan yang ada untuk ke depannya. Lalu, diperlukan disiplin untuk menjamin bahwa semua regulasi dan himbauan dapat dilaksanakan secara maksimal dan efisien. Mulai lah dengan menanamkan disiplin dari diri sendiri. Kita tidak bisa selalu menunggu, kita harus bergerak cepat.” Ujar Ardi.

Ditambahkan lebih lanjut oleh Mary Jo Schrade, harus ada kesadaran dan kemauan dari semua pihak untuk berkontribusi dalam upaya meminimalisir kejadian keamanan siber.

“Meningkatkan cyber resilience (ketahanan siber) adalah langkah yang tepat untuk membangun kapasitas dalam menghadapi keamanan siber. Baik institusi privat maupun public harus bekerja sama untuk melawan keamanan siber.”

Pada sesi terakhir, Tony Seno Hartono, pegiat keamanan siber dan teknologi komputasiawan di Indonesia, menyampaikan materi penutup acara. Lokakarya ini diikuti oleh 55 peserta yang merupakan perwakilan dari Kementerian maupun Lembaga Pemerintah Non kementerian (LPNK), lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat umum.

Lokakarya semacam ini dinilai strategis dan efektif sebagai sarana diskusi dan pembelajaran public tentang isu-isu strategis terkini seperti keamanan siber. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penerapan SPBE dan juga kewaspdaan masyarakat luas serta aparat pemerintahan terhadap permasalahan kronis keamanan siber di Indonesia.

back to top