Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Membongkar Rezim Oliklepto-Represif di Madura

Membongkar Rezim Oliklepto-Represif di Madura

Siapa yang tidak mengenal kebesaran dan kehebatan (Alm.) Prof. Dr. Riswanda Himawan ?. Di dunia intelektual Indonesia, khususnya pengkaji ilmu sosial dan politik, ide-ide kritisnya terhadap politik otoriter orde baru (Orba) kerap menjadi salah satu rujukan utama. Intelektual yang dilahirkan di Bangkalan-Madura ini tidak pernah gentar menghujat habis rezim otoriterian dan oligarkhi yang notabene dianggap biang kerok macetnya demokrasi di Indonesia sekitar 32 tahun lamanya.

Kini, pasca gerakan reformasi yang menghasilkan praktik demokratisasi hingga ke aras lokal, tidak lantas membuat rezim oligarkhi bubar dari tanah air ini. Justru, rezim oligarkhi itu menyeruak hadir di tengah masyarakat Madura, khususnya di Bangkalan dan sekitarnya. Padahal, dalam sejarah di sana peran strategis tokoh agama sekaliber KH. Syaikhona Cholil (guru pendiri NU) sangat alergi dengan praktik kezaliman kekuasaan politik yang demikian.
    
Namun, salah satu garis keturunannya, mantan Bupati di sana berinisial FAI justru memiliki kepentingan yang berbeda dengan leluhurnya. Di tangannya, kekuatan kharismatik KH. Syaikona itu digunakan untuk mendapatkan suara massa dalam pilkada di Bangkalan Madura. Hasilnya terbilang luar biasa. FAI berhasil mampu merebut pucuk pimpinan di Bangkalan hingga dua periode berturut-turut.  

Pasca habisnya era kepemimpinannya, kursi kekuasaannya “diwariskan” pada anaknya yang masih muda. Saking mudanya, sang putra mahkota dinobatkan sebagai bupati termuda di Indonesia. Dan, pernah diundang ke acara Mata Najwa untuk berbicara tentang ide-ide politiknya. Meski dalam acara itu, dia terkesan terbata-bata dalam berbicara. Entak karena gugup, panik, tidak sadar kamera atau memang belum memiliki pengalaman tampil di diskusi publik, saya sendiri pun tidak tahu pasti.Pada konteks ini, saya tidak berkapasitas mengkaji “kegagapan” putra mahkota FAI.

Bukan karena tidak paham. Hanya agar topik pembahasan tidak meluber kemana-mana. Lebih dari itu. Ada kajian menarik yang diteliti secara metodologis yang ketat oleh Abdur Rozaki yang pada hari ini (10 Juni 2015) telah menyelesaikan ujian terbuka tesis doktoralnya di UIN Kalijaga, Yogyakarta. Temanya menarik untuk disimak. Karena dari pengalamannya mengawal dan mentasbihkan spirit demokrasi di berbagai daerah bersama IRE Yogyakarta, membuat dirinya prihatin dengan kondisi politik di tanah kelahirannya, Bangkalan-Madura. Tentu saja, ini bukanlah perkara asal etnisitasnya.

Kita harus membacanya dalam kerangka kondisi defisit nilai kemanusiaan dalam sistem politik di Madura selama ini. Sehingga, tidak terjadi interkoneksi pada sistem politik demokratis di tingkat nasional yang menjadi kesepakatan imajinatif kolektif bangsa Indonesia ke depan. Tesis doktoralnya berjudul “Islam, Demokrasi, dan Orang Kuat Lokal: Studi Kemunculan Oligarki Politik dan Perlawanan Sosial di Bangkalan-Madura”. Salah satu dasar tesisnya adalah rezim oligarki di sana telah berhasil secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam mematikan partisipasi masyarakat lokal membangun kemajuan ekonomi politik daerahnya.

Bahkan, keberadaannya ampuh menebarkan virus korupsi dan praktik represif orang-orang kuat Madura Barat (Blatèr) yang begitu hebatnya di sana. Dia menganalogikan praktik politik rezim oligarki ini layaknya virus HIV/AIDS yang membunuh perlahan siapapun yang terjangkitinya. Pada kesimpulan akhirnya dia menyebut kondisi demikian sebagai rezim oligarki kleptokrasi represif (yang saya singkat menjadi “Oliklepto Represif”) di Madura.

FAI (mantan bupati dan ketua DPRD setempat) yang dianggap tokoh utama rezim Oliklepto represif di Madura telah menjadi sandera KPK yang proses persidangannya tengah berlangsung di Jakarta. Serta, tengah menjadi salah satu isu hangat media massa nasional. Meski terkesan lama di dalam proses persidangannya, publik masih setia menanti hasil akhirnya. Terutama rakyat Madura. Saat tertangkapnya FAI, warung nasi bebek binjai yang terkenal di Bangkalan menggratiskan setiap pengunjungnya makan sepuasnya.
   
Barangkali, putusan akhir hukuman yang setimpal pada FAI akan membuat warung-warung lainnya di sana turut menggratiskan menu makanannya. Setidaknya sehari saja. Walau ini bagian dari temuan data menarik Rozaki, masalahnya bukan pada makanan gratisnya. Tapi dibaliknya ada simbol harapan adanya masa depan yang lebih baik bagi pembangunan ekonomi-politik di Bangkalan pada khususnya, dan Madura pada umumnya. Kita tunggu saja !.

*NB: Tulisan ini direfleksikan dari Tesis Doktoral Abdur Rozaki pada sidang terbukanya.   
 
 
          

back to top