Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Editorial KoPi: Membangun tradisi oposisi

Editorial KoPi: Membangun tradisi oposisi
Menjelang terbentuknya pemerintahan baru Jokowi-JK, isu tentang oposisi politik menjadi ramai sebagai perbincangan publik. Bagaimana kita memahami oposisi?

Etimologi atau asal bahasa dari oposisi adalah opponere yang bermakna menentang, melawan, menolak, atau membangkang. Pada perkembangan sistem politik, terutama dalam politik demokrasi oposisi merupakan sikap dan praktik dari kelompok-kelompok yang menentang kebijakan pemerintahan berkuasa.

Kelompok-kelompok yang berbeda secara sikap politik, namun tidak berada dalam pemerintahan ini kemudian membangun wacana dan praktik kritis terhadap pemerintah. Para Kelompok oposan ini kemudian mencoba selalu kritis dan mencoba membuktikan kesalahan-kesalahan dari setiap kebijakan pemerintah.

Tradisi oposisi

Di Indonesia, praktik oposisi atau tradisi beroposisi tidak berlangsung secara terbuka. Suara-suara kritis lebih banyak muncul dari kalangan independen, seperti akademisi atau masyarakat di luar kelompok politik mainstream. Kondisi tersebut berlangsung sejak Orde Lama hingga Orde Baru yang cenderung otoriter yang membungkam kekritisan masyarakat dan menidurkan para wakil rakyat.

Pada masa Reformasi, tepatnya di masa pemerintahan SBY pertama (2004), praktik opisisi baru benar-benar dipraktikan secara penuh oleh Partai Demokrasi-Perjuangan (PDI-P). Partai ini memilih menolak ajakan pemerintahan SBY untuk bergabung dalam pemerintahan. Sikap ini tentu menjadi preseden yang baik bagi kondisi keseimbangan politik Indonesia (Semestinya).

Keberadaan oposisi dalam praktik politik semacam ini menjadi kontrol bagi kekuasaan secara nyata. Pemerintah yang berkuasa tidak menjadi mudah untuk memuluskan setiap kebijakan yang dibuat. Terutama kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat atau melindungi warganya.

Secara moral, keberadaan kelompok oposisi tidak beda dengan pemerintah yang berkuasa, bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun,secara politis keberadaan oposisi menjadi rentan dengan terjadinya distorsi moral. Beberapa oposan terkadang menjadikannya alat dagang untuk kepentingan pribadi. Kita melihat bagaimana suara-suara kritis kelompok oposisi keras menggelegar dan hilang tiba-tiba dalam dekapan uang. Dan bila ini terus terjadi, maka kita sulit menjadi bangsa yang benar-benar besar.

Menjelang pemerintahan Jokowi mendatang, ada baiknya bila tradisi oposisi yang nyata seperti dimulai oleh PDI-P diambil atau diteruskan oleh partai-partai lain secara konsekuen. Dan peran ini harus diniati sebagai sebuah jalan bakti terhadap kebaikan bangsa dan negara, bukan semata sekedar menjadi alat kekuasaan kepentingan. Tentu saja, rakyat Indonesia akan memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap partai-partai yang bersedia mengabdikan dirinya pada peran ini secara utuh dan konsekuen.


back to top