Menu
Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi | Balai Penyel...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi | Gunung Merap...

Prev Next

Membandingkan pilkada langsung dan tidak langsung

Membandingkan pilkada langsung dan tidak langsung
KoPi. Pilkada langsung tidak menggerogoti uang negara sebagaimana argumentasi parpol-parpol dalam koalisi Merah Putih. Kalkulasi tersebut salah dan tidak logis. Demikian, analisis Dodi Ambardi pakar ilmu Politik dari Universitas Gajah Mada yang ditulisnya dalam akun facebooknya.

Berikut adalah analisis doktor dari Ohio University tersebut dalam akun facebooknya:

Benarkah pilkada mahal? Biaya penyelenggaraan sebuah pilkada sekitar 25-50 milyar. Kalau APBD DKI Jakarta sebesar 72 trilyun, maka proporsi biaya pilkada hanyalah 0,07 persen. Untuk Gorontalo yang memiliki APBD terkecil pada level provinsi sebesar 568 mliyar (2010) akan membelanjakan APBD sebesar 4 persen untuk penyelenggraaan pilkada. Persentase ini menjadi jauh sangat kecil kalau kita menjumlahkan APBD selama lima tahun sementara pilkadanya hanya sekali dalam 5 tahun.

Kalau persentasenya sekecil itu, dari mana datangnya anggapan bahwa biaya pilkada mahal? Nampaknya, para politisi itu mencampurkan antara biaya penyelengaraan pilkada dengan pengeluaran kampanye masing-masing kandidat. Biaya kampanye mahal itu berpokok pada kecenderungan kandidat untuk membeli suara pemilih, menukarnya dengan kaos, kalender, sajadah dan mukena, perkakas dapur, dan tentu saja amplop.

Para elit tersebut sesungguhnya bisa membikin kesepakatan untuk tidak membeli suara agar pengeluaran mereka minimal. Dan, mereka berlomba untuk menawarkan program untuk menjaring pemilih. Tapi rupanya, di antara mereka tidak saling percaya. Meskipun telah membuat kesepakatan, tim siluman masing-masing melakukan serangah subuh, fajar, dan serangan lepas maghrib. Sebagian besar mereka minder dengan cara membangun dukungan melalui program itu, dan memilih jalan pintas membeli suara.

Jadi, pilkada mahal itu sebenarnya problem elit. Warga hanya memiliki kesempatan 5 tahun sekali untuk mengontrol para kepala daerah, dan kesempatan langka itu hendak dimatikan oleh para politisi Senayan. Ini mirip belaka dengan ingin membuang jerawat di muka sendiri tetapi yang dipejet adalah jerawat di kening orang lain.*

 

Editorial: Sulistya Hembi

 

back to top